Kemenperin Pertanyakan Wacana BPOM Labeli Kemasan Galon Mengandung BPA

- Rabu, 15 September 2021 | 12:31 WIB
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo. (suaramerdeka.com / dok)
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - 
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mempertanyakan adanya wacana tentang rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BPOM terkesan secara diam-diam akan mengeluarkan kebijakan soal pelabelan air minum dalam kemasan (AMDK) kemasan plastik yang mengandung BPA.

Dalam wacana kebijakan berbau diskriminatif itu, BPOM diduga akan mewajibkan kemasan galon Polikarbonat (PC) yang mengandng BPA untuk mencabtumkan keterangan 'Bebas BPA dan turunannya' atau 'Lolos batas BPA' atau kata semakna.
 
 “Yang saya herankan, kenapa kita sering terlalu cepat mewacanakan suatu kebijakan tanpa terlebih dahulu mengkaji secara mendalam dan komprehensif berbagai aspek yang akan terdampak,” ujar Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Edy Sutopo. 

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Raih Opini WTP 10 Kali Berturut-turut

Menurut beberapa sumber, BPOM secara diam-diam mengadakan sebuah pertemuan dengan sejumlah pihak pada Senin, 13 September 2021 di kantornya.

Pertemuan itu untuk membicarakan mengenai wacana perubahan batas toleransi migrasi Bisfenol A (BPA) dalam kemasan makanan dan minuman dari sebelumnya 0,6  bagian per juta (bpj, mg/kg) menjadi 0,1 bpj.

Tidak hanya itu, pertemuan itu juga mewacanakan pelabelan air minum dalam kemasan (AMDK) yang menggunakan kemasan plastik yang mengandung BPA agar mencantumkan keterangan 'Bebas BPA dan turunannya' atau 'Lolos batas BPA' atau kata semakna.
 
Mendengar informasi ini, Edy menyatakan kaget karena tidak ikut diundang dalam pertemuan tersebut.

Baca Juga: Menkes: Varian Delta Ditularkan Melalui Jalur Laut

“Terus terang saja kami kaget, karena kami tidak diundang pada rapat tersebut,” ucapnya.
 
Dia mengutarakan seharusnya BPOM perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum membuat wacana pelabelan itu. 

Misalnya, kata Edy, BPOM harus melihat negara mana yang sudah meregulasi terkait BPA ini?

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pak Penghulu pun Kenakan APD

Rabu, 22 September 2021 | 01:35 WIB

PTM Tanpa Izin, 90 Siswa Terpapar Virus Korona

Rabu, 22 September 2021 | 01:29 WIB

Rehab Rumah Tak Layak Huni, BRI Gombong Bantu Rp 50 Juta

Selasa, 21 September 2021 | 21:46 WIB

RK: Siap-siap Hidup dengan Covid-19 Sebagai Endemi

Selasa, 21 September 2021 | 17:32 WIB
X