Badan Pengkajian MPR Bantah Amandemen UUD 1945 Demi Perpanjangan Jabatan Presiden

- Selasa, 14 September 2021 | 11:40 WIB
Gedung MPR (foto ilustrasi: pikiran-rakyat.com)
Gedung MPR (foto ilustrasi: pikiran-rakyat.com)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Badan Pengkajian MPR membantah pihaknya melakukan amandemen UUD 1945 demi memperpanjang jabatan presiden.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengkajian MPR, Djarot Saiful Hidayat menanggapi isu amandemen UUD 1945 dan perpanjangan jabatan presiden.

Djarot menambahkan, Badan Pengkajian MPR tidak pernah membahas perpanjangan jabatan presiden.

Baca Juga: Rizal Ramli 'Ditampar' Ngabalin, Begini Kronologinya

Namun, lanjut Djarot, Badan Pengkajian MPR hanya membahas Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN).

"Badan Pengkajian MPR tetap fokus untuk mengkaji secara mendalam tentang substansi PPHN. Kami tidak pernah mengkaji secara mendalam tentang keberadaan pasal-pasal di luar PPHN," kata Djarot Saiful Hidayat, seperti yang dikutip suaramerdeka.com dari pikiran-rakyat.com, selasa, 14 September 2021.

Djarot menjelaskan, bahwa soal pembatasan masa jabatan presiden adalah perjuangan reformasi.

Baca Juga: KPI Dibubarkan?, Politikus Golkar: PSI Bisa Menyusul Setelahnya

Mengingat saat itu Soeharto terpilih sebagai presiden lebih dari dua periode.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Rizal Ramli 'Ditampar' Ngabalin, Begini Kronologinya

Selasa, 14 September 2021 | 11:05 WIB

Megawati: Pandemi Tak Hentikan Pendidikan Kader

Jumat, 10 September 2021 | 20:03 WIB
X