Greenpeace: KLHK Harus Buka Roadmap Pengurangan Sampah Produsen Galon Sekali Pakai ke Publik

- Selasa, 14 September 2021 | 11:24 WIB
Sampah galon sekali pakai. (suaramerdeka.com / dok)
Sampah galon sekali pakai. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Greenpeace Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka ke publik rencana peta jalan (roadmap) pengurangan sampah yang sudah dilaporkan industri kepada KLHK.

Hal itu bertujuan agar publik mengetahui keseriusan produsen dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia.
 
Juru kampanye Urban Greenpeace Indonesia, Muharram Atha Rasyadi, mengatakan penyusunan dan penyerahan rencana peta jalan pengurangan sampah yang dilakukan para pelaku industri merupakan langkah awal yang memang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

“Namun saat ini, kami mendorong untuk dibukanya rencana ini agar dapat diakses, dibaca, serta dinilai oleh publik secara luas, apakah memang para produsen ini menyusun rencana yang benar-benar serius untuk mengatasi permasalahan sampah di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Rizal Ramli 'Ditampar' Ngabalin, Begini Kronologinya
 
Pelaporan rencana peta jalan pengurangan sampah oleh industri itu dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.75 tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen.

Peraturan ini mengharuskan industri membuat perencanaan bagaimana mengurangi sampah mereka dalam 10 tahun sampai dengan dengan 30%, yang dimulai sejak tahun 2020 lalu.
 
Sebelumnya, Atha melihat keanehan, di mana pada saat pemerintah berusaha untuk menargetkan pengurangan sampah, khususnya sampah plastik.

Justru ada pelaku industri yang malah mengeluarkan produk-produk baru yang berpotensi menimbulkan sampah seperti produk air minum dalam kemasan (AMDK) galon sekali pakai.

Baca Juga: Klaim PBB, Taliban Tak Tepati Janji soal Hak Asasi Manusia

“Itu kan aneh namanya,” ucapnya.
 
Seharusnya pelaku industri AMDK itu mulai tahun 2020 lalu sudah harus membuat perencanaan bagaimana mengurangi sampah mereka dalam 10 tahun ke depan hingga 30 persen seperti yang diminta dalam Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019.

“Tapi, yang mereka lakukan kok malah mengeluarkan produk-produk  baru yang ternyata malah berpotensi menimbulkan sampah dengan alasan produk itu bisa didaur ulang,” tukas Atha.
 
Menurut Atha, industri yang memproduksi galon sekali pakai itu jangan hanya melihat dari sisi botolnya saja yang berbahan PET yang kemudian diklaim bisa didaur ulang dan menjadi salah satu jenis plastik yang bernilai tinggi yang dicari para pemulung.

Baca Juga: Program Field Trip Kalipancur Akan Kembali Aktif dengan Prokes Ketat

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jokowi Didesak Batalkan TWK

Sabtu, 18 September 2021 | 01:50 WIB

Hadapi Ledakan Mobilitas Penduduk

Sabtu, 18 September 2021 | 01:39 WIB

Polres Usulkan IPAL di Polokarto

Sabtu, 18 September 2021 | 01:28 WIB

Borobudur dan Prambanan Mulai Dibuka

Sabtu, 18 September 2021 | 01:20 WIB
X