Sebatas Mereferensikan, Penasihat Azam Fatoni Minta Kliennya Bebas dari Tuntutan

- Senin, 13 September 2021 | 13:26 WIB

KEBUMEN, suaramerdeka.com - Penasihat Hukum mantan Kepala Disporawisata Kebumen Azam Fatoni SH MSi Aditya Setiawan SH MH menilai bahwa tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tidak mempertimbangkan fakta persidangan.

Padahal jika melihat fakta persidangan baik dari keterangan saksi hingga dari keterangan ahli, kliennya Azam Fatoni dapat bebas dari seluruh dakwaan dan tuntutan.

"JPU harusnya bisa berlaku obyektif dalam melakukan penuntutan. Jangan hanya mengedepankan pandangan subyektifnya. Jaksa tak hanya berkutat pada hasil penyidikan tanpa mempertimbangkan fakta persidangan," ujar Aditya Setiawan kepada suaramerdeka.com usai sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan (pledoi) dilaksanakan secara virtual dalam perkara dugaan korupsi Perusahaan Daerah (PD) BPR BKK Kebumen Tahun 2011 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Baca Juga: Polisi Telusuri Pembuat Petasan Berbahan Kertas Alquran: Periksa Tiga Saksi

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda tuntutan, JPU menuntut Azam Fatoni pidana delapan tahun enam bulan dan denda Rp 500 juta.

Apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Perkara ini melibatkan tiga terdakwa. Selain Azam Fatoni (eks Dewan Pengawas BPR tersebut)  juga melibatkan Giyatmo (nasabah), juga dan Kasimin (eks Direktur Pemasaran).

Baca Juga: Tiga Anak Mantan Presiden Soeharto Tersandung Kasus BLBI, Ini Besarannya

Ketiganya dituntut secara terpisah oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kebumen.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Terkini

X