Santunan Rp 30 Juta Dinilai Tak Layak

Red
- Senin, 13 September 2021 | 01:00 WIB
SM/cnnindonesia - HANGUS TERBAKAR: Sel Lapas Tangerang Warsito setelah kebakaran. (70)
SM/cnnindonesia - HANGUS TERBAKAR: Sel Lapas Tangerang Warsito setelah kebakaran. (70)

Kebakaran Lapas Tangerang

JAKARTA - Santunan Rp 30 juta dari pemerintah untuk masing-masing korban meninggal dalam kebakaran di Lapas Tangerang, Banten, dinilai kurang layak. Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Oky Wiratama mengatakan, ganti kerugian untuk keluarga korban tewas seharusnya bisa mencapai Rp 600 juta.

Oky menjelaskan, berdasarkan Pasal 95 KUHP jo Pasal 9 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Taahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ganti kerugian untuk korban meninggal sedikitnya Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta.

”Kajiannya adalah PP92/2015 besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan kematian, besarnya ganti rugi minimal Rp 50 juta dan paling banyak Rp 600 juta,” kata Oky dalam konferensi pers virtual, Minggu (12/9).

Aturan tersebut juga mengatur ganti kerugian untuk korban luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, paling sedikit Rp 25 juta dan maksimal Rp 300 juta.

Pihaknya mempertanyakan alasan Menkumham Yasonna Laoly memberikan santunan Rp 30 juta kepada keluarga korban meninggal. Oky menyebutkan, pemerintah semestinya melakukan kajian kelayakan terlebih dahulu. Sebab, korban bisa jadi adalah kepala rumah tangga yang harus menghidupi anak dan istrinya.

Korban tewas juga sudah menjalankan hukuman atas tindak pidananya, sehingga bisa dianggap sebagai warga taat hukum. ”Apakah bantuan Rp 30 juta itu layak? Apa acuan hukumnya? Besaran ganti kerugian juga ada kalkulasinya.

Semestinya pemerintah melihat ‘oh dia kepala rumah tangga’, jadi beban ganti kerugian itu nggak bisa dipukul sama rata. Harus juga dihitung kerugian keluarga korban secara materiil dan imateriil,” jelas Oky dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (12/9). Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai bantuan Rp 30 juta tersebut menyakiti keluarga korban.

”Nyawa satu orang dihargai Rp 30 juta. Santunan Rp 30 juta itu sebenarnya menyakiti keluarga korban. Atas dasar apa Yasonna Laoly memberikan santunan itu? Apa tolok ukurnya?,” ujar Hussein. Dia juga menyebutkan, semestinya Yasonna bisa mengantisipasi kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang dengan memperbaiki sarana dan prasarana.

Yasonna dinilai lalai dalam tugasnya mereformasi UU Narkotika sehingga terjadi kapasitas yang berlebih hingga 245 persen di lapas itu. Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly memberikan uang santunan Rp 30 juta pada tiga keluarga narapidana yang tewas dalam kebakaran di Lapas Tangerang.

Tiga korban tewas tersebut merupakan korban tambahan yang meninggal seusai menjalani perawatan di RSUD Kabupaten Tangerang. Hingga kemarin, jumlah korban tewas 45 orang. Tim DVI Polri masih mengidentifikasi jenazah para korban.

Didesak Mundur

Koalisi masyarakat sipil mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mundur sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam tragedi kebakaran di Lapas Tangerang.

Koalisi tersebut terdiri atas LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, dan Imparsial. Pengacara publik LBH Masyarakat Maruf Bajammal mengatakan, ada kelalaian pemerintah sehingga terjadi musibah memilukan itu. Padahal, menurut Maruf, kebakaran tersebut bisa dicegah atau diantisipasi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa.

”Berdasarkan hal itu, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, dan Imparsial mendesak Presiden dan DPR untuk segera memberhentikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,” kata Maruf. Menurut peneliti Imparsial Hussein Ahmad, Yasonna semestinya malu dan langsung mengundurkan diri dari jabatannya setelah peristiwa kebakaran tersebut.

”Di sana ada tangan pemerintah yang berlumuran darah. Menkumham Yasonna Laoly semestinya tidak perlu dituntut mundur karena dia yang harusnya malu dan mengundurkan diri,” kata Hussein. ”Hilangnya puluhan nyawa di Lapas Tangerang sangat mungkin bisa dihindari apabila pemerintah tidak menunda menyegerakan Reformasi UU Narkotika,” sambungnya.

Koalisi juga menyoroti masalah over kapasitas Lapas, perbaikan instalasi listrik, dan prosedur operasi standar di lapas saat terjadi kebakaran tak berjalan baik. Kelalaian ini menurutnya bisa dimintakan pertanggungjawaban kepada pejabat struktural di bawah Menkumham.

Selain Yasonna Laoly, Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard SP Silitonga, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Agus Toyib, dan Kepala Lapas Klas I Tangerang Viktor Teguh juga didesak mundur dari jabatannya. ”Ada kesalahan sistematis dalam kejadian itu,” kata Maruf. Di sisi lain, dalam olah TKP, diduga kebakaran itu disebabkan arus pendek listrik.

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menduga ada kelalaian dalam insiden itu. Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polrestro Tangerang Kota telah memeriksa 20 saksi untuk mengusut peristiwa tersebut.

Halaman:

Editor: Imron Rosadi

Tags

Terkini

7 Fakta Meninggalnya Ameer Azzikra, Adik Alvin Faiz

Senin, 29 November 2021 | 18:55 WIB
X