Urgensi Perlindungan Data Pribadi, RUU PDP Sebaiknya Segera Disahkan

- Sabtu, 11 September 2021 | 12:00 WIB
Ilustrasi pencurian data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi pencurian data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Penyalahgunaan data pribadi di e-commerce setidaknya diatur UU Telekomunikasi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Perlindungan Konsumen dan UU Perdagangan.

Secara tidak langsung, urusan perlindungan data pribadi merupakan kewenangan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Tanpa koordinasi yang kuat dari kementerian tersebut, implementasi dan pengawasan perlindungan konsumen akan sulit dipastikan," kata Peneliti CIPS Thomas Dewaranu.

Ia menyebut, lemahnya kerangka kebijakan dan implementasi perlindungan data pribadi membuat konsumen Indonesia sangat bergantung pada tindakan bisnis bertanggung jawab (responsible business conduct) yang dilakukan secara mandiri (self-regulatory).

Baca Juga: Generasi Milenial Sulit Mengelola Keuangan? Coba 4 Tips Berikut

Melihat urgensi melindungi data pribadi, pengesahan RUU PDP sebaiknya segera dilakukan.

"Pengesahan RUU PDP akan mempertegas tanggung jawab pengendali data pribadi untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna diikuti dengan sanksi terhadap kelalaian atau pelanggaran," kata Thomas.

Hal ini akan mendorong pengendali data pribadi untuk menerapkan best practice untuk melindungi data pribadi pengguna.

Kemudian, jika RUU PDP disahkan, pengendali data wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 72 jam kepada pemilik data dan instansi pengawas jika terjadi data breach atau kegagalan perlindungan data pribadi.

Baca Juga: Vaksinasi Massal di Kebumen, Pegawai SPBU, Hotel dan Rumah Makan Turut Serta

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gita Amperiawan Jadi Dirut DI yang Gres

Jumat, 28 Januari 2022 | 00:13 WIB
X