123 Sekda dan DPRD Jawa-Sumatera Bahas Masalah Air Minum dan Sanitasi

- Sabtu, 11 September 2021 | 05:49 WIB
Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Golden City Hotel and Convention Center. (suaramerdeka.com / Agus Fathuddin)
Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Golden City Hotel and Convention Center. (suaramerdeka.com / Agus Fathuddin)

SEMARANG, suaramerdeka.com – Para Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah (Sekda) dari 123 Kabupaten/Kota se-Jawa Sumatera mengikuti Workshop Dukungan Eksekutif dan Legislatif dalam rangka Keberlanjutan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Golden City Hotel and Convention Center, Semarang, kemarin.

Workshop yang berlangsung selama tiga hari itu dibuka Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Dr Hari Nur Cahya Murni MSi didampingi Direktur Sinkronisasi  Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) II Iwan Kurniawan ST MM.

Pada kesempatan itu Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Eksekutif dan Legislatif Daerah di Regional I (Jawa-Sumatera) menandatangani nota kesepakatan tentang air minum dan sanitasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring). Dari 123 Ketua DPRD dan Sekda Kabupaten Kota, yang hadir secara luring di Golden City Hotel and Convention Center Semarang sekitar 50 orang, sisanya mengikuti secara daring.

Baca Juga: 145 Bibit Kurma Ditanam, MAJT Bakal Semakin Hijau dan Memikat Wisatawan

Beberapa kesepakatan yang menjadi hasil rumusan kegiatan itu antara lain upaya keberlanjutan pendekatan air minum berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan berkomitmen terhadap perencanaan dan penganggaran daerah di bidang air minum dan sanitasi berbasis masyarakat untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Hal pokok yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan perlu menjadi muatan dalam dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 adalah program pemenuhan SPM untuk bidang Air Minum dan Air Limbah.

Hal ini sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permendagri No. 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/M/PRT/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pencapaian akses air minum dan sanitasi daerah dapat ditingkatkan menuju akses aman dengan menyesuaikan target Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 agar dapat diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah, baik RPJMD 2021- 2026 dan setiap tahunnya direncanakan dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca Juga: Haornas 2021, Ketua Umum PWI Pusat Terima Penghargaan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X