RUU PDP Harus Pastikan Tanggung Jawab Platform pada Perlindungan Data Pribadi

- Kamis, 9 September 2021 | 09:36 WIB
Ilustrasi data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih berjalan.

Pengesahan RUU PDP dibutuhkan, salah satunya, untuk menjadi payung hukum aktivitas ekonomi digital.

Hal itu diungkapkan, Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Ajisatria Suleiman dalam sesi diskusi panel Digiweek 2021 yang diadakan oleh CIPS.

“Peran RUU PDP adalah memastikan platform memiliki tanggung jawab terhadap data-data yang mereka kelola sesuai dengan prosedur."

Baca Juga: Harga Minyak Naik Lebih dari 1 Persen Usai Produsen Pulihkan Operasi Teluk Meksiko

"Selain itu, mengatur pengelolaan data pribadi tidak hanya online tetapi juga offline dan yang paling penting adalah pemerintah juga ikut tunduk dalam aturan pengelolaan data pribadi, sehingga dibutuhkan aturan setingkat undang-undang,” katanya.

Ajisatria menegaskan ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam RUU ini.

Aspek pertama adalah keamanan, di mana platform memiliki kewajiban untuk mengamankan data yang dikelola.

Aspek kedua tanggung jawab platform secara hukum bahwa data yang mereka miliki selain diamankan, juga dikelola dengan baik, tidak menyebarluaskan dengan sembarangan.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Kebumen Tanggapi Keluhan Sistem Rujukan Berjenjang, Ini Penjelasannya

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X