Partai Pengusung RK Ikut Pula Mengusung Hak Interpelasi

- Selasa, 8 Oktober 2019 | 14:38 WIB
Foto Istimewa
Foto Istimewa

BANDUNG, suaramerdeka.com - Keinginan pengajuan hak interpelasi di lingkup DPRD Jabar ternyata datang pula dari partai yang mengusung Ridwan Kamil. PKB mengaku ingin memanfaatkan hak tersebut untuk mempertanyakan kinerja sang gubernur dalam menggulirkan programnya.

“Kita setuju interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan. Banyak hal yang ingin ditanyakan, sehingga banyak hal yang harus dijawab oleh gubernur,” kata Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Rahmat Hidayat Djati dalam keterangannya,  Selasa (8/10).

Menurut dia, hak tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mempertegas posisi dewan sebagai mitra pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara sah dan konstitutional,  dan bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan. Lebih dari itu, langkah tersebut karena PKB sebutnya turut bertanggung jawab dalam menjaga arah pembangunan di bawah kepemimpinan Emil yang diusung mereka pada Pilgub 2018.

“Salah satu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan Gubernur betul betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” katanya.

Sedangkan,  Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Hadi Wijaya meminta Ridwan Kamil tak mengartikan pengajuan hak interpelasi dewan sebagai bentuk kondisi friksi atau konflik lembaga legislatif dengan gubernur.

“Interpelasi itu kan sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang harus dibuat momok atau menggambarkan ketidakakuran,  interpelasi itu hak bertanya, dan kita mau bertanya duduk perkara dan perlu untuk dijelaskan,” katanya.

Dalam penilaiannya, dinamika satu tahun roda Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil cenderung terlalu dominan pada tataran sosialisasi kinerja pencitraan. “Jadi, kita melihat ada beberapa hal yang harus disamakan persepsinya, karena dalam setahun ini masih terlalu banyak di retorika dan publikasi dibandingkan kerjaan yang esensi,” jelasnya.

Selain itu, Ridwan Kamil dianggap mempunyai pola komunikasi yang tidak bagus  dan menciptakan situasi tidak harmonis dengan DPRD. "Sebelumnya komunikasi di antara kami di dewan dan gubernur itu bisa enak, sekarang semacam ada hambatan,” katanya sambil menyebut Emil lebih sering menginformasikan programnya ke media dibanding mengomunikasikanya terlebih dahulu ke dewan secara resmi sehingga tak jarang malah membuah heboh. Di antaranya,  wacana pemindahan pusat pemerintahan Jabar.

Editor: Maya

Tags

Terkini

Gus Yahya: Jangan Sampai Peradaban Runtuh

Selasa, 7 Februari 2023 | 14:02 WIB

Ini 4 Quotes Para Tokoh Terkait Peringatan 1 Abad NU

Selasa, 7 Februari 2023 | 12:42 WIB
X