Dianggap Tidak Sesuai Harapan, Nelayan Tambakrejo Ingin Hunian Landid Area

- Sabtu, 4 September 2021 | 15:17 WIB

SEMARANG, suaramerdeka.com - Nelayan Tambakrejo menilai hunian sementara yang mereka tempati tidak sesuai harapan.

Nelayan Tambakrejo justru menginginkan hunian yang landid area, bukan rumah susun.

Selain itu nelayan Tambakrejo juga menginginkan ruang untuk menjemur jaring dan menyimpan alat tangkap.

Baca Juga: Anggota Komisi VIII Minta Pemda dan Himbara Proaktif Atasi Kendala Penyaluran Bansos: Apresiasi Langkah Mensos

Hal itu disampaikan Anggota Komite II dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi usai berkunjung ke hunian sementara nelayan Tambak Rejo.

Denty mengapresiasi warga yang sampai saat ini tetap menjaga lingkungan permukiman sementara tersebut dengan baik.

Meskipun demikian, sudah ada wilayah yang mulai tergenang air rob, terutama di Blok A.

Baca Juga: Airlangga Minta Kader Golkar Papua Barat Menangkan Pemilu 2024

Denty meminta semua pihak bersama-sama membahas solusi yang terbaik untuk warga kampung nelayan Tambakrejo tersebut.

Sementara perwakilan warga yang juga Ketua RT Warga Hunian Sementara Tambakrejo, Rohmadi, mengemukakan, pihaknya sangat senang dengan perhatian Komite II DPD RI, terutama aspirasi yang diterima melalui Denty disambut dengan sangat reaktif.

Menurutnya, warga saat ini sudah sangat berterima kasih dengan fasilitasi hunian sementara yang diberikan kepada warga.

“Harapannya kami terus selalu berada di sana, karena sudah cocok dengan mata pencaharian sebagai nelayan,” tukasnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyambut baik sinergitas semua pihak yang memberikan perhatian kepada warga kampung nelayan Tambakrejo.

Dia meminta kepada pihak terkait Pemkot Semarang untuk membentuk tim khusus dalam pendampingan warga Tambakrejo.

Langkah tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan tim yang melibatkan Pemkot Semarang, BBWS Pemali Juana, dan Anggota Komite II DPD RI dari Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi serta perwakilan dari warga Tambakrejo.

Sebelumnya diketahui, Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melaksanakan mediasi dan advokasi kepada warga kampung nelayan di Tambakrejo, Kelurahan Tambakrejo, Kota Semarang yang terdampak penggusuran pada 9 Mei 2019 silam.

Hingga saat ini ada 97 KK tinggal di hunian sementara (huntara) hingga lokasi baru untuk hunian tetap selesai dibangun oleh Pemkot Semarang.

Rombongan Komite II DPD RI yang dipimpin oleh Abdullah Puteh diterima Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, di Gedung Moch Ichsan, Balai Kota Semarang, Jumat, 3 September 2021.

Pada kesempatan tersebut, Puteh memaparkan salah satu peran DPD adalah menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Melalui anggota Komite II daerah perwakilan Jawa Tengah, ternyata ada persoalan yang mengemuka saat aspirasi masyarakat, yakni keresahan warga Tambakrejo terkait tempat tinggal mereka saat ini,” papar Puteh.

Pada kesempatan tersebut, warga menyatakan keresahan dengan kesepakatan menempati rumah hunian sementara yang saat ini ditempati secara gratis hingga Februari 2022 mendatang.

Anggota Komite II dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah Denty Eka Widi Pratiwi mengatakan, dirinya menerima aspirasi masyarakat Tambakrejo saat bersilaturahmi dengan warga kampung hunian sementara pada 4 Juni silam.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X