RUU PDP Mendesak Disahkan, Pengawas Data Pribadi Harus Independen

- Senin, 6 September 2021 | 08:00 WIB
Ilustrasi data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)

Pingkan memaparkan urgensi independensi badan pengawas data pribadi yang independen terletak pada upaya menjaga kepercayaan publik dan industri, serta menjamin proses penyelesaian sengketa atas data pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memihak.

Selain itu, rujukan negara yang dipakai Kemenkominfo mendukung argumentasinya juga dirasa kurang tepat.

Walaupun wewenang pengawasan pengelolaan data pribadi memang berada di bawah pemerintah Singapura, tetapi pengaturan penggunaan data pribadi di Personal Data Protection Act 2012 menitikberatkan penggunaan data oleh pihak privat atau swasta, bukan publik.

Untuk RUU PDP yang sedang dibahas, arah kebijakan pengaturannya akan mencakup penggunaan data oleh pihak publik, dalam hal ini pemerintah, dan juga pihak privat atau swasta.

Baca Juga: Bupati Banjarnegara Ditahan KPK, Wabup Siap Jaga Stabilitas Pemerintahan

Jika pemerintah berniat untuk mengatur kedua jenis tersebut, maka akan relevan mengambil contoh negara-negara yang memang menerapkan aturannya bagi kedua jenis data tersebut seperti Uni Eropa maupun Amerika Serikat.

“Contoh yang ada di Singapura tentunya berbeda dengan pengaturan di RUU PDP yang mengatur mengenai penggunaan data pribadi baik oleh platforms maupun pemerintah."

"Jadi, menempatkan fungsi pengawasan di bawah Kemenkominfo yang juga merupakan subjek dari RUU PDP berpotensi menimbulkan konsentrasi kekuasaan dan rawan akan konflik kepentingan dari sisi pemerintah,” tambah Pingkan.

Indonesia memang sudah memiliki regulasi yang mencakup perlindungan data pribadi namun sifatnya belum cukup komprehensif serta secara umum belum menjamin hak-hak atas kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Padahal jika melihat pada perkembangan kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia setahun belakangan, data-data yang beredar berasal dari bocornya keamanan pada pengelola data publik yaitu instansi pemerintah dan juga pihak swasta.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X