RUU PDP Mendesak Disahkan, Pengawas Data Pribadi Harus Independen

- Senin, 6 September 2021 | 08:00 WIB
Ilustrasi data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)
Ilustrasi data pribadi. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) mendesak untuk disahkan untuk menciptakan kerangka peraturan yang komprehensif tentang perlindungan data pribadi.

Namun penting juga dipastikan bahwa RUU PDP ini perlu mengamanatkan badan pengawas pengelolaan data pribadi yang independen.

Penjelasan soal indepenensi pengawas dalam RUU PDP ini disampaikan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan.

“Badan pengawas pengelolaan data pribadi yang bersifat independen dan terbebas dari pengaruh kementerian dan lembaga negara lainnya adalah hal yang krusial dan tidak dapat dikesampingkan hanya dengan ‘perampingan lembaga’ sebagaimana diutarakan Kemenkominfo."

Baca Juga: Cacingan pada Hewan Peliharaan Hal Biasa, Tapi Perlu Diwaspadai

"Hal ini penting karena nantinya lembaga tersebut akan turut mengawasi pengelola data layanan publik yang notabene sesama lembaga pemerintahan dan juga pengelola data layanan privat atau swasta,” jelasnya. 

Pembahasan RUU PDP sementara ini terganjal perbedaan pendapat antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai bagian dari satuan kerja pemerintah dalam pembahasan RUU PDP.

DPR telah menampung banyak masukan dari perwakilan kelompok masyarakat dan industri dan mengajukan agar badan pengawas sebaiknya bersifat independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sementara Kemenkominfo dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa fungsi pengawasan seharusnya berada di bawah Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang ada di dalam institusinya.

Baca Juga: Sampaikan Pesan Lewat Tiktok, Cara Harjanto Halim Isi Waktu untuk Kemanusiaan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X