Antisipasi Varian Covid-19, Mobilitas Dalam dan Luar Negeri Diawasi Secara Hati-hati

- Sabtu, 4 September 2021 | 08:36 WIB
 Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. (suaramerdeka.com / dok) (Murdiyat Moko)
Jubir Pemerintah untuk Covid-19, Wiku Adisasmito. (suaramerdeka.com / dok) (Murdiyat Moko)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemerintah melakukan pengawasan mobilitas dalam dan luar negeri dengan hati-hati seiring melandainya kasus Covid-19 secara nasional dan antisipasi kemunculan varian baru.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyebut, menurunnya kasus Covid-19 membuat kondisi cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor cenderung dilakukan secara gradual

"Pemerintah berusaha melakukan pengawasan mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian," ujar Wiku menjawab pertanyaan media dalam agenda Keterangan Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Kamis (2/9/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Di sisi lain, Varian B1621 atau dikenal Mu yang ditemukan di Colombia, kini telah ditetapkan menjadi tambahan varian yang masuk kategori varian of interest (VOI).

Baca Juga: Panduan Penyelenggaraan PTM Terbatas di Madrasah dan Pesantren Diterbitkan, Ini Ketentuannya

Untuk penyebarannya saat ini telah ditemukan di wilayah Amerika Selatan dan Eropa dan untuk status VOI sendiri, diberikan kepada varian yang sedang diamati.

Tujuannya, agar nantinya dapat diambil kesimpulan apakah varian yang sedang diamati tersebut bersifat lebih infeksius dibandingkan varian originalnya.

Di samping itu, berdasarkan data kepatuhan protokol tingkat nasional, terlihat terus terjadi peningkatan orang yang dipantau.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah melakukan monitoring di tiap sektor kehidupan masyarakat semata-mata untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat.

Baca Juga: Target Penyaluran BSU Selesai Oktober 2021, Menaker: Mudah-mudahan Lancar

Walau begitu, berdasarkan hasil pemantauan masih ada 20,68 persen kabupaten/kota dan 22,61 persen kecamatan serta 23,63 persen desa/kelurahan yang lebih dari 3/4 penduduknya belum mematuhi memakai masker.

Kemudian 21,99 persen kabupaten/kota, 25,06 persen kecamatan dan 23,98 persen desa/kelurahan yang lebih dari 3/4 penduduknya belum patuh dalam menjaga jarak.

Adapun titik-titik kerumunan yang memiliki tingkat ketidakpatuhan yang tinggi di antaranya restoran, kedai, bandara, jalan umum dandan rumah. Hal ini perlu menjadi motivasi bersama untuk mengevaluasi.

"Semoga kedepannya kepatuhan kita terhadap proses akan semakin meningkat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dimana pun dan kapanpun kita berada," pesan Wiku.

Halaman:
1
2

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X