Anggota Komisi VIII Minta Pemda dan Himbara Proaktif Atasi Kendala Penyaluran Bansos: Apresiasi Langkah Mensos

- Sabtu, 4 September 2021 | 06:12 WIB

SEMARANG, suaramerdeka.com - Anggota Komisi VIIl KH Buchori meminta bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping sosial proaktif mengatasi kendala dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Anggota Komisi VIII ini mengapresiasi langkah Mensos Tri Rismaharini yang memberikan solusi langsung dalam mengatasi kerumitan penyaluran bansos.

"Pertemuan yang dipimpin Ibu Mensos ini sangat bermanfaat. Bu Risma tadi langsung memberikan arahan-arahan terkait berbagai kendala dalam penyaluran bansos. Saya minta pihak terkait tadi proaktif menindak lanjuti catatan dan evaluasi Mensos," kata Buchori mendampingi Mensos di Semarang, Jumat, 3 September 2021.

Baca Juga: Airlangga Minta Kader Golkar Papua Barat Menangkan Pemilu 2024

Dalam pertemuan hadir perwakilan Bank Himbara, pemerintah daerah dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Pertemuan membahas penyaluran PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, dan Salatiga.

Dari hasil evaluasi, kendala banyak berada pada tiga pihak tersebut.

Baca Juga: Soal Afghanistan, Indonesia Harus Berhati-hati Ambil Langkah, Jangan Berlebihan

Di antaranya, berupa keterlambatan pencairan dana, pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi, e-wallet yang tidak aktif, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) meninggal atau pindah.

Sedangkan Mensos Tri Rismaharini menyatakan Undangan-undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

''Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif,'' papar Risma.

Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada Tahap II.

Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.

Mensos juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang.

Pada bulan September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.

''Kenapa besar sekali? Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu,'' kata Mensos.

Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.

Terkait dengan permasalahan tersebut Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.

Mensos juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang.

Pihaknya juga menyerahkan berbagai bantuan.

Melalui Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diserahkan bantuan stimulan graduasi PKH untuk dua KPM masing-masing Rp 2.500.000.

Kemudian bantuan keserasian sosial untuk 2 forum keserasian sosial di Kabupaten Semarang yakni Desa Kalijambe, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang senilai masing-masing Rp 150.000.000, dan 2 forum di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang senilai masing-masing Rp150.000.000.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X