Anggota Komisi VIII Minta Pemda dan Himbara Proaktif Atasi Kendala Penyaluran Bansos: Apresiasi Langkah Mensos

- Sabtu, 4 September 2021 | 06:12 WIB

Sedangkan Mensos Tri Rismaharini menyatakan Undangan-undang No 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan pemerintah daerah kewenangan menentukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

''Daerah memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan yang tidak. Jadi saya minta Pemda berperan aktif,'' papar Risma.

Dalam pertemuan itu, Mensos memberikan perhatian pada proses penyaluran PKH pada Tahap II.

Di sini terdapat 2.200 KPM yang tidak transaksi, sebanyak 1.825 KPM ada di Kota Semarang.

Mensos juga menyoroti data KPM BPNT di Kabupaten Semarang.

Pada bulan September terdapat 4.250 KPM belum tersalurkan.

''Kenapa besar sekali? Ini ada kecenderungan angka yang besar dari beberapa bulan. Dan ini angka yang paling besar yang pernah saya tahu,'' kata Mensos.

Menurut keterangan TKSK, hal ini karena ada KPM meninggal, menjadi TKI dan setting wallet gagal.

Terkait dengan permasalahan tersebut Mensos meminta perwakilan Bank Himbara segera melakukan setting ulang yang sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu tak terlalu lama.

Mensos juga menyapa dan memberikan motivasi kepada anak yatim, piatu dan yatim piatu terdampak Covid-19 di Pendopo Kabupaten Semarang.

Halaman:

Editor: Nugroho Wahyu Utomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pintu Nasdem Terbuka Lebar untuk Ridwan Kamil

Jumat, 3 Desember 2021 | 14:36 WIB
X