Sengketa Lahan Petani dengan PTPN V: Bareskrim Polri Periksa 37 Saksi

- Sabtu, 4 September 2021 | 06:30 WIB
Mediasi terkait sengketa lahan antara PTPN V dengan petani. (suaramerdeka.com / dok)
Mediasi terkait sengketa lahan antara PTPN V dengan petani. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com - Bareskrim Polri akhirnya memeriksa 37 saksi terkait sengketa lahan yang melibatkan para petani sawit dengan PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN) di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau.

Pemeriksaan yang dilakukan di Polda Riau tersebut sudah berjalan sejak 30 Agustus hingga 3 September 2021.

"Langkah cepat Polri telah memberikan harapan baru bagi 200 petani yang lebih dari 10 tahun kehilangan hak-haknya. Pemeriksaan ini juga menjadi sinyal positif bagi upaya Polri memberantas mafia tanah di sektor perkebunan, yang juga menjadi prioritas kerja Presiden Jokowi," ujar Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Disna Riantina, Jumat (3/9).

Sengketa lahan ini bermula atas penyerobotan lahan sawit milik para petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) di Desa Pangkalan Baru.

Baca Juga: Hasil Survey Digital Jakpat, Konsumen Indonesia Terbukti Lebih Loyal E-commerce Anak Bangsa

PTPN V diduga menyerobot lahan milik petani seluas 400 hektare di desa tesebut.

Tim Advokasi Keadilan SETARA Institute juga berharap kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menghentikan praktik bisnis PTPN V yang melukai hati para petani dan terancam tidak memiliki lahan serta tidak memiliki penghasilan.

"Reforma agraria yang menjadi program prioritas Jokowi hanya akan menjadi pepesan kosong, kalau Menteri BUMN tidak bisa mendisiplinkan jajaran BUMN," ungkap Disna.

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X