17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo Diperiksa KPK

- Jumat, 3 September 2021 | 12:46 WIB
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami, mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin/Foto Seputar Tangsel
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami, mantan Bupati Probolinggo Hasan Aminuddin/Foto Seputar Tangsel


JAKARTA, suaramerdeka.com - Pemeriksaan terhadap 17 tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan Kepala Desa (Kades) di lingkungan Pemkab Probolinggo dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (3/9).

Demikian disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, seperti dikutip dari Antara.

KPK telah menetapkan 22 orang sebagai tersangka termasuk Bupati Probolinggo Puput Tantriana beserta suaminya Hasan Aminuddin.

Baca Juga: Kualifikasi Piala Dunia 2022: Brasil Menang Tipis 0-1 Atas Chile

Nama terakhir merupakan mantan Bupati Probolinggo dua periode (2003-2013) sekaligus anggota DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024. KPK juga menetapkan sejumlah Camat di lingkup Kabupaten Probolinggo yakni Doddy Kurniawan (Camat Krejengan) dan Muhammad Ridwan (Camat Paiton).

Sedangkan 18 orang sebagai pemberi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo, yaitu Sumarto (SO), Ali Wafa (AW), Mawardi (MW), Mashudi (MU), Maliha (MI), Mohammad Bambang (MB), Masruhen (MH), Abdul Wafi (AW), Kho'im (KO).

Selanjutnya, Ahkmad Saifullah (AS), Jaelani (JL), Uhar (UR), Nurul Hadi (NH), Nuruh Huda (NUH), Hasan (HS), Sahir (SR), Sugito (SO), dan Samsudin (SD).

Baca Juga: Warga Disabilitas Kabupaten Semarang Terima Paket Sembako Gotong Royong

Untuk lima tersangka, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin, Doddy Kurniawan, Muhammad Ridwan, dan Sumarto telah ditahan. Sementara 17 tersangka lainnya belum ditahan.

Kasus ini mencuat saat pemilihan kades serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo. Awalnya pilkades diagendakan pada 27 Desember 2021 namun mengalami pengunduran jadwal.

jabatan kepala desa yag kosong lalu diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengesahannya dilakukan melalui camat.

Baca Juga: Kereta Api Bandara YIA Mulai Dioperasikan, Tarif Nol Rupiah Selama Masa Sosialisasi

KPK menyebut para kepala desa harus mendapatkan paraf Hasan Aminuddin di nota dinas pengusulan nama. Para calon pejabat desa ini juga diwajibkan menyetorkan sejumlah uang.

Masing-masing penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo harus menyetor sejumlah Rp 20 juta per orang dan memberi upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.

Dalam operasi tangkap tangan, KPK menyita total Rp 362,5 juta dari para tersangka.

Puput dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, Sumarto dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Halaman:
1
2

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gita Amperiawan Jadi Dirut DI yang Gres

Jumat, 28 Januari 2022 | 00:13 WIB
X