Aksi Counterfeiting Masih Marak, INTA Gelorakan Kampanye Anti Pemalsuan di Indonesia

- Kamis, 2 September 2021 | 10:36 WIB
Salah satu materi Kampanye Anti pemalsuan dalam Webinar yang digelar INTA. (suaramerdeka.com / dok)
Salah satu materi Kampanye Anti pemalsuan dalam Webinar yang digelar INTA. (suaramerdeka.com / dok)

JAKARTA, suaramerdeka.com – Aksi pemalsuan (counterfeiting) melalui aktivitas produksi hingga distribusi atau penjualan barang secara tanpa hak dan ijin atas merek terdaftar milik orang lain masih terus terjadi.

Bahkan, tidak hanya di Indonesia, hal ini menjadi isu global yang harus ditanggapi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, dan tentunya para konsumen.

Sebab, selain persoalan pelanggaran hukum, pemalsuan memberi dampak serius pada ekonomi, reputasi bangsa bahkan juga pada kesehatan konsumen yang sudah barang tentu merugikan berbagai pihak.

Mencermati ancaman tersebut, International Trademark Association (INTA) bekerja sama dengan K&K Advocates – intellectual property hari ini, Kamis 2 September menggelar Webinar bertajuk ‘Anti-Counterfeiting Issues in Indonesia – Lesson Learned’.

Baca Juga: Perhutani dan Balitbang Kementan Tandatangani MoU Penelitian dan Pengembangan Tanaman Herbal

Hadir sebagai pembicara antara lain Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S., Direktur Jenderal, Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Kemudian, Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Managing Partner, K&K Advocates-intellectual property.

Lalu, Yanne Sukmadewi, Wakil Ketua, Indonesian Corporate Counsel Association; dan juga perwakilan dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP), Widyaretna Buenastuti.

Dr. Justisiari Perdana Kusumah, S.H., M.H., Managing Partner, K&K Advocates-intellectual property, mengatakan, pemalsuan masih sering kali dilihat sebagai masalah khusus bagi para pemilik merek saja.

Baca Juga: DIY Bebas Rabies, Ribuan Hewan Peliharaan Rutin Akan Divaksinasi

"Padahal sesungguhnya masalah ini memiliki kompleksitas yang tidak dapat diselesaikan oleh para pemegang kekayaan intelektual saja," kata dia.

Selain itu, pemalsuan juga sudah barang tentu memiliki dampak dan menimbulkan masalah langsung bagi pemegang kekayaan intelektual dan konsumen, sehingga hal tersebut menimbulkan juga dampak sosial-ekonomi yang merugikan semua pihak.

Yanne Sukmadewi, Wakil Ketua, Indonesian Corporate Counsel Association mengatakan, sebagai Pemilik/Pemegang kekayaan intelektual akan sangat dirugikan karena berpotensi kehilangan royalti dan nilai atas kekayaan intelektual.

Dampak langsung adalah kehilangan reputasi, investasi, keuntungan di satu sisi dan penjualan. Dan sisi lain, Pemerintah pasti kehilangan pendapatan pajak.

Baca Juga: Borobudur Marathon Menyapa: Awal Semangat dan Energi Baru Menuju BorMar 2021

“Oleh karena itu, apabila hal tersebut terus berkelanjutan maka Indonesia dapat menghadapi hambatan inovasi dan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya ketidak percayaan investor dan berkurangnya lapangan kerja, dengan semakin sedikitnya investor yang mau berinvestasi karena kekhawatirannya akan pelanggaran kekayaan intelektual.”

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S., Direktur Jenderal, Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mengatakan, Pemerintah telah menetapkan pengaturan terhadap pelanggaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Untuk itu ke depan, kampanye melawan pemalsuan harus dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah dampak dari kegiatan pemalsuan itu sendiri oleh pihak – pihak yang tidak berkepentingan.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Berhasil Kabur, Bandar Narkoba Tabrak Anggota Polisi

Senin, 22 November 2021 | 11:58 WIB

Sepanjang 2021, Polri Tangani 69 Kasus Mafia Tanah

Jumat, 19 November 2021 | 15:11 WIB
X