YLKI: Hilangkan Kelas Layanan dan Iuran Berkeadilan

Ant
- Kamis, 29 Agustus 2019 | 12:31 WIB
Foto Istimewa
Foto Istimewa

JAKARTA, suaramerdeka.com - Kenaikan tarif BPJS Kesehata harus diikuti reformasi total pengelolaannya. Demikian disampaikan Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/8).

"Reformasi yang pertama adalah menghilangkan kelas layanan dan iuran yang berkeadilan. Yang mampu harus membayar lebih tinggi," kata Tulus.
 
Menurutnya, daftar peserta penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan juga perlu diverifikasi ulang. Agar lebih baik, transparan dan akuntabel, nama penerima bantuan iuran harus bisa diakses publik.

Manajemen BPJS Kesehatan juga harus membereskan tunggakan iuran dari peserta mandiri dan pekerja bukan penerima upah yang mencapai 54 persen.

"Bila dibiarkan, tunggakan itu akan menjadi benalu bagi BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran juga akan memicu tunggakan semakin tinggi," tuturnya.

Tulus juga mengusulkan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi mitra BPJS Kesehatan seperti puskesmas dan klinik juga diverifikasi, terutama tentang ketersediaan dan jumlah dokter yang ada.

Menurut Tulus, rencana pemerintah menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan seharusnya menjadi skenario terakhir karena dapat membebani masyarakat.

"Pemerintah bisa saja melakukan relokasi subsidi energi dan atau menaikkan cukai rokok. Skema seperti itu tidak akan membebani masyarakat," katanya. 

Editor: Maya

Tags

Terkini

Sempat Jadi Sultan, Warga Kampung Miliarder Kini Galau

Selasa, 25 Januari 2022 | 22:55 WIB

RK: Kita Tak Pernah Merencanakan Pembangunan Ibukota

Selasa, 25 Januari 2022 | 17:42 WIB
X