Banyak Kepala Daerah Terjerat Praktik Korupsi, Bukti Tingginya Pembiayaan Politik

- Rabu, 1 September 2021 | 10:00 WIB
Ilustrasi korupsi./Pixabay/mohamed_hasan (Amelia Hapsari)
Ilustrasi korupsi./Pixabay/mohamed_hasan (Amelia Hapsari)

YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin (30/8/2021).

Dalam OTT tersebut, KPK telah mengamankan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin.

Mereka diduga terlibat dalam praktik suap terkait jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2019.

Pengamat politik Institute for Digital Democracy (IDD) Bambang Arianto, turut berkomentar terkait banyaknya kepala daerah yang terjerat praktik korupsi suap.

Baca Juga: Data Keyakinan Konsumen AS Menurun, Dolar Juga Melemah di Akhir Perdagangan

Menurutnya fenomena ini kian membuktikan bahwa kerasnya lingkaran pembiayaan politik menjadi faktor penyebab kepala daerah untuk mengejar pundi-pundi dari dana non budjeter.

"Padahal hingga saat ini sistem deteksi dini anti fraud di sistem pemerintah daerah kian membaik," kata Bambang.

Lingkaran pembiayaan politik terbagi atas pra kontestasi maupun pasca kontestasi politik.

Pra kontestasi biasanya sudah ada kontrak dari sponsor-sponsor yang mendukung pencalonan kepala daerah untuk ikut menjadi donatur.

Baca Juga: Penanganan Covid-19, Ini 3 Strategi Jangka Panjang dari Menteri Kesehatan

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X