Indonesia Darurat Perlindungan Data Pribadi

- Selasa, 31 Agustus 2021 | 17:18 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal. (suaramerdeka.com/dok)
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Iqbal. (suaramerdeka.com/dok)

Darurat

Di tempat yang sama, anggota Komisi I DPR RI M. Farhan mengatakan, kondisi ini bukan hanya krusial dan kritis. Namun mendekati darurat, karena setiap minggu ada berita kebocoran.

"Awalnya kebocoran dari pihak swasta. Akan tetapi ketika BRI Life yang bocor, kemudian bocor juga BPJS Kesehatan, apalagi hari ini keluar berita eHAC di Kementerian Kesehatan juga bocor, ini sangat mengkhawatirkan," ucapnya.

Dikatakan, solusi yang paling pas sekarang ini baru ada dasar hukumnya adalah menggunakan Undang-undang ITE, yang ujungnya pemidanaan.

Baca Juga: 1.500 Siswa SMP di Lereng Merbabu Divaksin, Pilot Proyek di Kabupaten Semarang

Namun bila kasus BRI Life dan BPJS diterapkan UU ITE, maka pencabutan penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) BRI Life dan BPJS, maka akan ada jutaan orang yang tidak bisa terlayani jaminan sosialnya karena ter-suspend.

"Dalam RUU PDP, harus ada otoritas perlindungan data. Dan yang menarik di RUU PDP adalah tidak ada kriminalisasi, namun akan ada denda yang sangat besar," jelasnya.

Bila semua sepakat mau membangun sebuah lembaga independen di bawah presiden untuk perlindungan data, lanjutnya, maka harus ada komitmen yang kuat untuk perlindungan data pribadi.

Minimal sekuat Komisi Pemberantasan Korupsi secara politik, minimal setara Otoritas Jasa Keuangan secara anggaran.

Baca Juga: Meninggal dalam Tugas karena Covid, 10 Anggota DPR Digelari Pejuang Konstitusi, Siapa Saja Mereka?

Halaman:

Editor: Rosikhan Anwar

Tags

Terkini

X