JAKARTA, suaramerdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali dibuat geleng-geleng kepala setelah menerima kabar KPK tangkap tangan Bupati Kudus Muhammad Tamzil dan beberapa orang lainnya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menyatakan hal tersebut sebagai kejadian memalukan.
Kemendagri, bahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kerap turun langsung ke lapangan memberitahukan kepada para kepala daerah agar tidak main-main dengan hal-hal yang bersinggungan dengan korupsi atau suap dan sejenisnya.
"Memalukan masih ada saja kepala daerah yang terkena OTT, apalagi kasus jual beli jabatan," kata Kepala Kapuspen Kemendagri RI Bahtiar di Jakarta, Sabtu (27/7).
Bahtiar mengatakan, Kemendagri sudah sering mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi area rawan korupsi. Mendagri Tjahjo Kumolo menurutnya juga sering menyampaikan ini kepada kepala daerah.
"Bahkan setiap Gubernur baru dilantik selalu dibawa Mendagri ke KPK, sebagai pengingat jangan sampai berkasus di KPK," imbuhnyanya.
Bagi Bahtiar, perhatian Mendagri Tjahjo Kumolo sudah terlampau besar agar para kepala daerah menjauhi area rawan korupsi, antara lain perencanaan anggaran, dana hibah dan dana bansos, berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah, menyangkut pengadaan barang dan jasa, dan juga menyangkut jual beli jabatan.
Bahtiar mengatakan Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korpsugah) KPK di tingkat daerah juga telah dioptimalkan. Akan tetapi , kembali pada individu masing-masing bila kembali terjadi kasus korupsi.
"Kami sering ingatkan untuk jauhi area rawan korupsi, pencegah juga melalui Korsupsi di daerah juga ada, tinggal tergantung integritas masing-masing," pungkasnya.
