Antisipasi Mudik 2023, 3 Titik Ini Jadi Pusat Konsentrasi Pemerintah, Mana Saja?

JAKARTA, suaramerdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan sejumlah strategi antisipasi mudik 2023 yang direncakan oleh pemerintah.

Dalam keterangan pers pada Jumat 24 Maret 2023 di Istana Kepresidenan, Menhub Budi Karya Sumadi mengungkapkan terdapat 3 titik fokus dalam strategi persiapan mudik tahun ini.

"Dari sekian banyak titik-titik mudik yang kursial, ada 3 titik konsentrasi yang menjadi perhatian kita," ujar Menhub, dikutip dari Kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga: MotoGP 2023 Dimulai: Marc Marquez Prediksi Pecco Kembali Juara, Tak Yakin dengan Performa Motor Barunya

Ketiga titik yang menjadi perhatian tersebut ialah jalur perjalanan darat Jakarta sampai Semarang, penyeberangan Merak-Bakauheni, dan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menhub menyebut untuk Bandara Soekarno-Hatta, penerbangan bisa dibilang relatif dapat dikendalikan dan dikelola dengan baik.

"Untuk penerbangan di Soetta, relatif manageable, artinya kita bisa memastikan jumlahnya itu tertentu sesuai dengan kapasitas," ujar dia.

Baca Juga: Berita Ekonomi Sabtu 25 Maret 2023: Harga Emas di Pegadaian Kompak Naik pada Akhir Pekan, Nilainya....

Selanjutnya ia menerangkan, upaya peningkatan kapasitas transportasi udara bisa dengan melakukan penambahan unit pesawat.

Hal tersebut dapat diberlakukan selama dilakukan ramp check terlebih dahulu agar tetap mengutamakan faktor keselamatan.

Selain itu, Menhub juga menyampaikan akan adanya tambahan jam operasional terhadap layanan penerbangan.

Baca Juga: Masyaallah! Ini Fadhilah Sholat Tarawih pada Malam Keempat dan Kelima: Dapat Limpahan Pahala Seperti...

"Kita menambah jam operasi. Jadi jam operasi bandara yang tadinya katakanlah sampai jam 4 jadi jam 8 (malam). Yang tadinya sampai jam 12 (malam) kalau bisa 24 jam," ujar dia.

Hal ini bertujuan untuk menambah rotasi pesawat sehingga kapasitas angkut dapat dinaikkan.

Menhub juga meminta kepada seluruh operator transportasi agar tidak menaikkan tarif sewenang-wenang.