Larangan Buka Puasa Bersama Hendaknya Disikapi Positif, Saleh Daulay: Anggarannya Dialihfungsikan Saja

JAKARTA, suaramerdeka.com - Presiden Joko Widodo belum lama ini mengeluarkan larangan buka puasa bersama atau bukber.

Larangan buka puasa bersama ini ditujukan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Menteri, pejabat dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi larangan buka puasa bersama itu, Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyebut, hendaknya perlu dimaknai secara positif.

Baca Juga: Ramalan Harian 12 Zodiak, Sabtu 25 Maret 2023: Apa Saran Terbaik Anda untuk Hari Ini?

Menurut Saleh Daulay, dalam surat Presiden Joko Widodo, alasan pelarangan buka puasa bersama adalah, saat ini Indonesia masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Artinya, masih terbuka kemungkinan adanya penyebaran virus Covid-19 di tempat-tempat ramai seperti itu.

"Secara global, status penanganan Covid-19 masih pandemi. WHO sampai saat ini belum berubah. Indonesia tentu harus ikut aturan WHO tersebut," ujar Saleh dikutip dari laman resmi DPR.

Baca Juga: Siap Berakhir Pekan? Cek Dulu Prakiraan Cuaca Kota Semarang Sabtu 25 Maret 2023: Berawan, Waspada Hujan Ringan

Bahkan, kata Saleh, masyarakat juga harus mewaspadai berbagai kemungkinan menyebarnya virus berbahaya tersebut.

"Lagian, kita juga masih mendengar adanya kasus-kasus baru. Pasien terpapar masih banyak yang dirawat."

"Ini menandakan, Indonesia masih perlu hati-hati dan waspada," sambung Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Baca Juga: Polisi Gagalkan 'Perang Sarung' di Jalur Pansela Kebumen, 11 Remaja Diamankan

Lebih lanjut, Saleh meminta agar larangan tersebut jangan diartikan larangan kegiatan agama Islam.

Dalam konteks ini, larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan ASN bukan berarti mengurangi amalan dan aktivitas ibadah.

Masih banyak kegiatan positif lain yang bisa dilakukan.