Walkout dalam Sidang Paripurna, PKS Memang Sejak Awal Konsisten Tolak UU Cipta Kerja

- Rabu, 22 Maret 2023 | 08:00 WIB
Anggota Fraksi PKS walkout dalam sidang Paripurna DPR usai menolak UU Cipta Kerja. (Twitter.com/@FPKSDPRRI)
Anggota Fraksi PKS walkout dalam sidang Paripurna DPR usai menolak UU Cipta Kerja. (Twitter.com/@FPKSDPRRI)

JAKARTA, suaramerdeka.com - DPR resmi mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Sidang Paripurna, Selasa 21 Maret 2023 di Ruang Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Namun aksi walkout dilakukan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam sidang paripurna DPR, tersebut.

Terkait aksi walkout tersebut, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf sudah menegaskan pandangan Fraksi terkait dengan Perppu nomor 2 tahun 2022 soal Cipta Kerja.

Baca Juga: Spoiler Manga One Piece 1079: Bajak Laut Rambut Merah, Shanks Musnahkan Bajak Laut Kid!

“Sesuai dengan perintah konstitusi di mana Perppu harus dibahas pada persidangan berikut yaitu pada persidangan yang terdekat sebagaimana diatur dalam undang-undang P3 maupun tatib," ujar Bukhori Yusuf seperti dikutip dari laman resmi PKS

"Yang kedua menghargai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang Ciptaker, yang memerintahkan untuk memperbaiki proses di dalam penyusunan undang-undang serta melibatkan seluruh stakeholder dan memperluas pendengaran dan pandangan dari seluruh masyarakat,” ungkap Anggota Badan Legislasi ini.

Selain itu, kata Bukhori, konsisten dengan pandangan Fraksi PKS yang telah memberikan catatan-catatan kritis yang telah disampaikan dalam pembahasan Cipta Kerja di Panja dan Badan Legislasi DPR.

Baca Juga: Hari Raya Nyepi Bersamaan Awal Ramadhan, Ini Imbauan Pemprov Bali soal Pelaksanaan Sholat Tarawih

“Maka, dengan segala hormat, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perppu Nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan terhadap Perppu nomor 2 tahun 2022 meskipun kami akan kembali untuk agenda-agenda yang lain. Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh," kata Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1 ini.

Pada kesempatan lain, Wakil Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Indra MH menyebut sejak awal, pihaknya memang konsisten menolak UU Cipta Kerja.

"Jika ada yang mengatakan tidak ada yang membela butuh dan kaum pekerja, itu dusta, PKS konsisten sejak awal UU Cipta Kerja ini dibahas, disahkan menjadi UU bahkan berganti menjadi Perppu, PKS terus menyuarakan penolakan," tegas Indra.

Baca Juga: Makna Filosofis Ogoh-ogoh pada Perayaan Hari Nyepi Umat Hindu, Jadi Cerminan Sifat Buruk Manusia

Adapun penolakan PKS terhadap Perppu Cipta Kerja sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Lantaran, dia menilai banyak pasal yang merugikan kaum pekerja dengan dimudahkan PHK terhadap karyawan.

"Bagaimana tidak kami tolak, PHK dipermudah, pesangon tidak wajib inilah yang menjadi alasan PKS untuk konsisten menolak peraturan yang merugikan kaum pekerja, karena ini bentuk sikap PKS terhadap kepentingan rakyat," ucap Indra.

Halaman:

Editor: Andika Primasiwi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X