Sri Mulyani Sebut Ada 964 Pegawai yang Teridentifikasi Kasus di Kementerian Keuangan

JAKARTA, suaramerdeka.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan ada 964 pegawai yang teridentifikasi suatu kasus di lingkungan Kementerian Keuangan.

Hal tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam press statement pada Sabtu 11 Maret 2023 yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kementerian Keuangan.

Dalam pernyataan tersebut Sri Mulyani mengatakan 964 pegawai Kementerian Keuangan yang teridentifikasi, berdasarkan laporan sejak tahun 2007 hingga 2023.

Baca Juga: Asyik! Program Mudik Gratis Mulai Dibuka Hari Ini: Kuota Terbatas, Cek Syarat dan Ketentuan Sebelum Daftar

“Ada 964 pegawai yang diidentifikasikan, ini dari 2007 hingga 2023. Kalau kita bilang rata-ratanya mungkin 60-an dari jumlah pegawai di Kementerian Keuangan,” ungkap Sri Mulyani.

Menteri Keuangan mengatakan bahwa temuan sejumlah 964 pegawai itu merupakan akumulasi dari proses identifikasi yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Inspektorat Jenderal dan PPATK.

“Jadi 964 itu akumulasi jumlah pegawai yang diidentifikasi oleh kami Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal atau yang diidentifikasi PPATK,” jelasnya.

Baca Juga: Mulai Besok! Jadwal Pertandingan Bulutangkis All England 2023 Lengkap, Mulai Babak Penyisihan Hingga Final

Ia mengatakan sejak tahun 2007 hingga 2023, PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) telah melayangkan sebanyak 266 surat laporan identifikasi terhadap karyawan di Kementerian Keuangan.

“Jadi ternyata sesudah dicek surat-surat dari PPATK kepada Kementerian Keuangan, dari tahun 2007 sampai 2023 mencapai 266 surat,” ungkapnya.

Ia mengaku bahwa dari sejumlah 266 surat laporan yang diberikan PPATK, sebanyak 185 surat merupakan permintaan dari Kementerian Keuangan, dan sisanya merupakan inisiatif dari PPATK.

Baca Juga: Cerita Cinta Zodiak Cancer, Gemini, Scorpio, Senin 13 Maret 2023: Ada Perayaan, Pertimbangkan Hati dan Emosi

“Dari 266 surat dari PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi menyangkut data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan,” terangnya.

Sri Mulyani menegaskan bahwa sudah ada tindak lanjut terhadap laporan yang diberikan oleh PPATK, pihaknya telah melakukan tindak lanjut.

“Seluruh surat yang dari PPATK yang dikirim ke kami baik itu permintaan dari kami yang 185 atau yang inisiatif PPATK 81, semuanya ditindaklanjuti,” tegasnya.