Aksi Pamer Oknum Pejabat DJP Lukai Rasa Keadilan, DPR: Mudah-mudahan Ada Langkah Tegas dari Bu Menteri

JAKARTA, suaramerdeka.com - Perilaku oknum pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dengan pamer kemewahan amat disayangkan.

Bukan hanya aksi pamer, keluarga dari oknum pejabat DJP itu juga melakukan aksi kekerasan yang berujung pada penetapan sebagai tersangka.

Aksi pamer kemewahan dan tindak kekerasan oknum pejabat DJP dan keluarganya itu dianggap melukai masyarakat terlebih di tengah situasi sulitnya ekonomi saat ini.

Baca Juga: Cerita Cinta Zodiak Cancer, Gemini, Scorpio, Senin 13 Maret 2023: Ada Perayaan, Pertimbangkan Hati dan Emosi

"Prihatin sekali keluarga pejabat pamer harta di tengah kondisi ekonomi sulit melukai rasa keadilan masyarakat," ujar Wakil Ketua BAKN DPR RI Anis Byarwati seperti dikutip dari laman resmi DPR.

"Mudah-mudahan ada langkah tegas dan evaluasi dari Bu Menteri (Sri Mulyani), sehingga tidak berdampak terhadap Wajib Pajak dalam membayar pajak,” katanya.

Seharusnya, kata anggota Komisi XI DPR RI itu, seorang pejabat publik harus memahami etika dan sikap dalam hidup bermasyarakat.

Baca Juga: Ungkapan Cinta Zodiak Leo, Capricorn, Sagitarius, Senin 13 Maret 2023: Tanamkan Romansa, Jangan Stres

Sebagai seorang pejabat publik sudah sepantasnya disadari jika ruang publik makin membesar sedangkan ruang privatnya makin mengecil.

"Akuntabilitas dan transparansi mengelola keuangan negara amat penting, tak pantas seorang pejabat negara juga keluarganya petantang-petenteng dengan harta kekayaannya, apalagi sampai bertindak semena-mena kepada masyarakat,” lanjutnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I ini mempertanyakan mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran yang dilakukan jajaran pejabat di Kementerian Keuangan berjalan secara baik atau tidak.

Baca Juga: Alhamdulillah Sah, BPR Kini Ganti Nama Jadi Bank Perekonomian Rakyat

Anis juga menyinggung kinerja pegawai pajak di tengah remunerasi yang tinggi namun rasio pajak 10 tahun terakhir trennya menurun.

Hal itu menandakan kinerja Kementerian Keuangan khususnya Dirjen Pajak perlu perbaikan secara menyeluruh.

“Yang dijadikan alat bukti oleh kepolisian kan mobil mewah pelat palsu, perlu sekali mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran terutama pada aset pejabat pajak yang tidak dilaporkan di LHKPN.