Bharada Eliezer Kena Sanksi Demosi, Berikut Deretan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Polri

JAKARTA, suaramerdeka.com- Bharada Richard Eliezer bisa sedikit bernafas lega.

Pasalnya dalam putusan sidang kode etik yang digelar Rabu (22/2/2023), Bharada Eliezer dinyatakan tetap bertugas menjadi anggota Polri.

Meski begitu bukan berarti Eliezer tak mendapatkan sanksi apapun dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Bharada Eliezer mendapat sanksi administratif berupa demosi selama satu tahun lamanya.

Baca Juga: Ada Hadiah Tak Terduga: Karir dan Keuangan Zodiak Jumat 23 Februari 2023, Aries, Capricorn, Scorpio, Virgo

“Mutasi bersifat demosi selama satu tahun,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan dikutip dari PMJ News.

Pun sanksi demosi yang diterima Eliezer tak dilaksanakan saat dirinya bebas nanti, namun terhitung sejak pelaksanaan sidang kode etik pada Rabu kemarin.

"Saya jelaskan bahwa putusan demosi itu berlaku sejak diputus ya. Menjalani demosi jangan dikaitkan dengan pidana. Jadi berbeda ranah pidana dengan ranah putusan sidang kode etik," jelas Ramadhan.

Eliezer sendiri nmendapat sanksi demosi dan ditugaskan di Yanma Polri.

Baca Juga: Sempat Dikabarkan Ada di Amerika Serikat, Ini Kabar Terbaru dari Dosen UII yang Hilang di Turki

Lantas apa sebenarnya demosi itu?

Dikutip dari laman resmi Polri, sanksi demosi artinya memindahkan anggota polisi dari hierarki yang ia tempati ke jabatan yang lebih rendah.

Sanksi demosi tercantum dalam Pasal 1 Angka 24 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut berbunyi: “Demosi adalah mutasi yang bersifat hukuman berupa pelepasan jabatan dan penurunan eselon serta pemindahtugasan ke jabatan, fungsi, atau wilayah yang berbeda.”