• KANAL BERITA

Hentikan Praktik Sunat pada Perempuan

PAPARAN: Para narasumber menyampaikan paparan membedah mitos sunat perempuan di UGM.(suaramerdeka.com / dok)
PAPARAN: Para narasumber menyampaikan paparan membedah mitos sunat perempuan di UGM.(suaramerdeka.com / dok)


 
YOGYAKARTA, suaramerdeka.com - Praktik sunat perempuan harus ditolak karena melanggar hak seksual dan reproduksi individu. Praktik ini juga menjadi kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif dengan alasan moralitas dan agama, dan bentuk penundukan serta pendisiplinan seksualitas.

''Tak hanya itu, praktik sunat perempuan semakin menguatkan norma patriarki jika perempuan tidak sunat maka akan mengancam norma masyarakat. Patut ditolak karena juga tidak ada argumen medis yang menguatkannya,'' tandas aktivis Jaringan Perempuan Yogyakarta, Ika Ayu.

Ia mengungkapkan itu dalam diskusi Membedah Mitos dan Fakta Tentang Sunat Perempuan di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, kemarin. Tanggal 6 Februari merupakan Hari Internasional Tidak Ada Toleransi bagi Mutilasi Alat Kelamin Perempuan (International Day Zero of Tolerance for Female Genital Mutilation). Hingga kini praktik tersebut masih ditemukan di banyak negara seperti kawasan Timur Tengah, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia.

Data UNICEF 2016 mencatat lebih 200 juta perempuan dan anak-anak di seluruh dunia menjadi korban sunat perempuan. Indonesia berada di peringkat ketiga negara dengan angka sunat perempuan tertinggi setelah Mesir dan Etiopia.

Menurut laporan tersebut, separuh anak perempuan berusia di bawah 11 tahun atau sekitar 13,4 juta di Indonesia dipaksa mengalami praktik yang melanggar hak perempuan atas kesehatan, keamanan, kebebasan berpendapat, kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan.

Tidak Jelas

Menurut Ika Ayu, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kejelasan sikap terhadap sunat perempuan. Perbedaan pendefinisian antara Female Genital Mutilation (FGM) WHO dengan praktik sunat perempuan di Indonesia menjadi wilayah abu-abu yang menyebabkan ketidaktegasan sikap pemerintah. Inkonsistensi sikap pemerintah atas sunat perempuan menjadikan sunat semakin dianggap boleh dan perlu dilakukan.

''Negara perlu menunjukkan bukti konkret atas perlindungan dan pemenuhan hak seksual dan reproduksi setiap warganya, tidak membiarkan praktik sunat perempuan menjadi perlu dan wajar dilakukan,'' tandasnya.

Aktivis Kesehatan Reproduksi, Mukhotib MD mengatakan terdapat beragam alasan dilakukannya sunat pada perempuan salah satunya sebagai bentuk kontrol bagi perempuan. Praktik tersebut dipercayai sejumlah kelompok masyarakat dapat mengontrol hasrat seksual perempuan.

Ia berpendapat sunat perempuan perlu ditolak karena selain tidak menunjukkan adanya keuntungan secara medis, praktik tersebut juga melanggar hak anak. Dis amping itu, sunat perempuan menjadikan adanya ketidakpercayaan diri dan merasa menjadi korban,


(Agung Priyo Wicaksono/CN26/SM Network)