• KANAL BERITA

Kader Posyandu Didorong Aktif Usulkan Alokasi Pencegahan Sunting dari Dana Desa

WORKSHOP: Para Kader Posyandu, KPM, dan Ketua FKD mengikuti workshop Penguatan Kelembagaan Posyandu dan RDS dalam Pencegahan Stunting yang diselenggarakan UPT Puskesmas Banyuurip di RM Dargo Purworejo. (suaramerdeka.com / Panuju Triangga)
WORKSHOP: Para Kader Posyandu, KPM, dan Ketua FKD mengikuti workshop Penguatan Kelembagaan Posyandu dan RDS dalam Pencegahan Stunting yang diselenggarakan UPT Puskesmas Banyuurip di RM Dargo Purworejo. (suaramerdeka.com / Panuju Triangga)

PURWOREJO, suaramerdeka.com  – Berbagai upaya penanganan stunting (gagal tumbuh pada balita) terus dilakukan. Salah satu yang mendesak adalah penguatan kelambagaan Posyandu dan Rumah Desa Sehat (RDS) dalam pencegahan stunting. Para kader Posyandu dan pihak terkait di desa juga didorong untuk proaktif mengusulkan alokasi anggaran pencegahan stunting dari dana desa melalui Musrenbangdes.

Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Rumah Desa Sehat (RDS) dalam Pencegahan Stunting yang diselenggarakan UPT Puskesmas Banyuurip di RM Dargo Purworejo, Selasa-Rabu (17-18/9). Workshop dibuka oleh Camat Banyuurip, Tri Wahyu Wulansari, didampingi Kepala Puskesmas Banyuurip, Zumrotul Chomariah, diikuti Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa, dan Ketua Forum Kesehatan Desa (FKD) dari 14 desa dan kelurahan se-Banyuurip.

“Kita tahu stunting sekarang menjadi perhatian, karena kerugiannya kalau tidak tertangani adalah generasi bangsa, kerugiannya luar biasa, angka kejadiannya pun semakin meningkat,” ungkap Zumrotul saat ditemui disela-sela workshop, didampingi Koordinator Promosi Kesehatan Puskesmas Banyuurip, Wiwik Setyaningsih.

Penanganan stunting, lanjutnya, harus menjadi komitmen bersama semua sektor. Terlebih sudah ada regulasi yang mengatur penggunaan dana desa bisa untuk penanganan stunting, bahkan kegiatan pencegahan stunting menjadi salah satu prioritas untuk dianggarkan dengan dana desa. Selain itu, penguatan kelembagaan Posyandu dan RDS juga harus dilakukan sesuai dengan amanat Permendagri No 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

“Dalam Permendagri itu sudah dikatakan bahwa Posyandu harusnya ada kelembagaannya di tingkat desa baik kelembagaan Posyandu maupun RDS, yang ini harusnya dikuatkan di tingkat desa untuk pencegahan stunting. Dalam rangka itulah maka kita mengadakan workshop dua hari ini,” katanya.

Susunan Usulan Kegiatan

Dari workshop diharapkan menghasilkan susunan usulan kegiatan dari KPM, FKD, dan Kader Posyandu tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dirancang dari dana desa untuk pencegahan stunting. Usulan-usulan itu kemudian akan dibawa pada saat Musrenbangdes di tingkat desa untuk penganggaran penyusunan Rencana Kerja pembangunan Desa (RPKDes) 2020 di masing-masing desa.

“Selama ini dana desa sudah (ada alokasi untuk stunting), tapi belum semua komposisi kegiatan terakomodir. Karena, untuk penanganan stunting tidak hanya dari satu aspek saja, tapi juga ada pencegahannya yang perlu kegiatan dan penganggaran komprehensif,” jelasnya.

Workshop menghadirkan empat pemateri yakni dokter fungsional Puskesmas, tenaga kesehatan lingkungan Puskesmas, dan programer kesehatan ibu dan anak Puskesmas yang menyampaikan mengenai stunting, serta tenaga ahli pendampingan desa dari Dinpermasdes terkait penggunaan dana desa. Pada akhir workshop, peserta juga diberi pendampingan menyusun usulan-usulan kegiatan terkait pencegahan stunting untuk dialokasikan dari dana desa.

Camat Tri Wahyu Wulansari mengharapkan hasil dari workshop agar bisa dimusyawarahkan di desa karena sudah dijadwalkan pelaksanaan Musrenbangdes RKPDes 2020 dan perencanaan kegiatah tahun 2021 akan dimulai 23 September mendatang.

Pihaknya juga mengungkapkan bahwa sudah ada surat edaran dari Sekda menindaklanjuti surat Kepala Dinas Permasdes Dukcapil Provinsi, bahwa kepala desa diperintahkan untuk menyelenggarakan kegiatan 5 paket layanan stunting terhadap rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan dengan pembiayaan dari dana desa. “Lima kegiatan itu meliputi layanan kesehatan ibu anak, konseling gizi terpadu, perlindungan sosial, sanitasi dan air bersih, dan layanan PAUD,” imbuhnya.


(Panuju Triangga/CN26/SM Network)