• KANAL BERITA

Warga Minta Persalinan di Rumah Tak Dikenai Denda

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan kata sambutan dalam acara resesnya, di Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. (Suaramerdeka.com/ Agus Setiawan)
Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan kata sambutan dalam acara resesnya, di Desa Sengare, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan. (Suaramerdeka.com/ Agus Setiawan)

KAJEN, suaramerdeka.com - Warga di daerah Talun, meminta proses persalinan yang terjadi di rumah bukan di puskesmas atau rumah sakit tidak lagi dikenai denda. Pasalnya, proses persalinan terkadang terjadi mendadak dan warga tidak ada rencana untuk melakukan persalinan di rumah.

Permintaan itu disampaikan warga Desa Sengare, Kecamatan Talun, Miskiyah di hadapan Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, dalam acara reses dari wakil rakyat tersebut.

Menurut Miskiyah yang juga kader Posyandu tersebut, banyak warga yang mengeluhkan persoalan denda bagi masyarakat yang melahirkan di rumah dikenai denda. Seperti yang dialami warga di desanya, sempat didenda oleh pemerintah setempat lantaran melakukan proses persalinan di rumah, bukan di Puskesmas atau rumah sakit.

"Tetangga saya itu sudah datang ke Puskesmas tapi lantaran ketika di puskesmas sang bayi yang ada di dalam kandungan belum memunculkan tanda-tanda akan lahir. Maka oleh puskesmas di suruh pulang, namun ketika di rumah sang ibu merasakan sang bayi akan lahir, kemudian pihak keluarga memanggil petugas kesehatan untuk membantu proses persalinan. Sang ibu mengalami pendarahan dan meninggal dunia," cerita dia di hadapan Anggota DPR RI Bisri Romly, Kamis (9/8).

Menanggapi aspirasi dari masyarakat Desa Sengare, Kecamatan Talun, Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Bisri Romly menyampaikan, pemberlakuan denda kepada masyarakat yang melakukan proses persalinan di rumah dimungkinkan lantaran kehati-hatian pemerintah dalam masalah persalinan.

Menurutnya, proses persalinan meski ditangani oleh pihak yang memiliki kompeten dan ahli dibidangnya. Langkah ini semata-mata untuk menekan angka kematian ibu melahirkan dan anak baru lahir.

Meski begitu, ia mengkritisi pemerintah yang tetap memberlakukan denda kepada masyarakat yang melahirkan secara mendadak di rumah. Sebab, proses persalinan bisa saja terjadi secara mendadak. "Mestinya ada perbedaan pemberlakuan antara yang sengaja melakukan proses persalinan di rumah dengan proses persalinan yang terjadi secara mendadak," tandas dia.


(Agus Setiawan/CN33/SM Network)