Digugat Kontraktor, Sekda Kumpulkan Dokumen

- Senin, 11 Februari 2019 | 18:48 WIB
foto ilustrasi - istimewa
foto ilustrasi - istimewa

TEGAL, suaramerdeka.com - Sekda Tegal, Widodo Joko Mulyono, bakal mengumpulkan pihak-pihak terkait untuk membahas gugatan yang dilayangkan CV Raffi Persada terhadap Pemkab Tegal terkait dua pekerjaan fisik yang belum dibayarkan.

Sekda mengaku belum tahu persis duduk perkara dua proyek senilai Rp 800 juta pada tahun 2015 itu. Untuk itu, Pemkab akan mengumpulkan bukti dokumen dengan melibatkan Bagian Hukum Setda Tegal dan pengacara negara untuk menindaklanjuti gugatan tersebut.

Sebelumnya, CV Raffi Persada menggugat Pemkab Tegal terkait dengan dua proyek pekerjaan jalan tahun 2015 yang belum dibayarkan. Dua proyek itu, kontrak pelaksanaan pekerjaan pengasapalan jalan di Sumbaga-Carul senilai Rp 275,72 juta, dan pekerjaan pengasaplan jalan di Bumijawa-Traju-Pagerkasih senilai Rp 524,68 juta.

Dikatakan, persoalan itu terjadi pada saat dirinya belum menjabat Sekda Tegal. Namun demikian, persoalan itu harus segera diselesaikan. ‘’Kita akan kumpulkan semua besok (hari ini-red),’’ kata Widodo Joko Mulyono, yang akrab disapa dokter Joko itu, Senin (11/2).

Pihaknya akan mengumpulkan dokumen dan data terkait dua pekerjaan jalan itu. Dokumen-dokumen itu akan menjadi salah satu barang bukti untuk memecahkan kasus tersebut. ‘’Secara substansi, kami belum tahu,’’ ujarnya.

Menurut dia, untuk menghadapai gugatan dari kontraktor itu, pihaknya akan melibatkan Bagian Hukum Setda Tegal. Selain itu, juga akan meminta pertimbangan pengacara negara, yakni Kejaksanaan Negeri Tegal.

‘’Apakah akan menggunakan pengacara negara, kami akan laporkan gugatan ini ke Bupati,’’ kata dokter Joko.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni menuturkan, untuk menyelesaikan persoalan itu, langkah kontraktor dinilai sudah benar. Pasalnya, Pemkab bisa menganggarkan pembayaran proyek yang belum diselesaikan, jika ada  landasan hukumnya.

Jika sudah ada keputusan dari pengadilan yang memenangkan gugatan kontraktor, DPRD siap menfasilitasi untuk melakukan penganggaran. ‘’Termasuk, persoalan Pasar Bojong silakan gugat ke pengadilan. Jika ada landasan hukumnya, Pemkab lebih mudah untuk melangkah,’’ ujarnya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X