Pemkab Tegal Tolak Bayar Sisa Pekerjaan Pasar Bojong

- Senin, 28 Januari 2019 | 17:48 WIB
Pembangunan Pasar Bojong, Kabupaten Tegal selesai pembangunan 100 persen. (suaramerdeka.com/Dwi Putro GD)
Pembangunan Pasar Bojong, Kabupaten Tegal selesai pembangunan 100 persen. (suaramerdeka.com/Dwi Putro GD)

TEGAL, suaramerdeka.com – Pemkab Tegal tidak akan membayar sisa pekerjaan pembangunan Pasar Bojong, Kabupaten Tegal, lantaran PT Wira Bina Prasamnya Semarang sebagai kontraktor sudah diputus kontrak, menyusul penyelesaian proyek melebihi tahun anggaran.

"Saat diputus kontrak, hasil penilaian pekerjaan hanya 79 persen. Sehingga kami bayarnya sesuai hasil itu saja. Sementara yang 21 persen, kami tidak bisa membayarnya karena tidak ada dasarnya," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimtaru) Kabupaten Tegal, Jaenal Dasmin, Senin (28/1).

Pemkab hanya membayar 79 persen dari nilai kontrak Rp 12,6 miliar dan setelah itu Perkimtaru memutus kontrak PT Wira Bina Prasamnya Semarang, selaku kontraktor pembangunan pasar tersebut pada 28 Desember 2018.

Setelah diputus kontrak, Jaenal mengaku sudah mewanti-wanti kepada pemborong supaya pekerjaan dihentikan. Namun, pemborong tetap melanjutkan pekerjaan hingga selesai 100 persen dan melebihi tahun anggaran.

"Mestinya setelah diperiksa pada 28 Desember 2018, kontraktor jangan melanjutkan (pekerjaan) lagi. Sebaiknya berhenti dulu. Nanti kami akan menganggarkan kembali pada 2020. Tapi sekarang mau menganggarkan kembali bagaimana, itu kan sudah selesai," ujar Jaenal.

Jaenal menjelaskan, pemutusan kontrak mengacu pada UUNo 1/2004 tentang perbendaharaan pengelolaan keuangan. Dalam aturan itu menyebutkan, pekerjaan yang dianggarkan oleh anggaran pemerintah berakhir pada 31 Desember. "Hasil dari rapat tim, kami mendasari itu. Kalau Perpres dan Permen masih di bawah UU," katanya.

Sekda Kabupaten Tegal, Widodo Joko Mulyono mengatakan, Pemkab Tegal tidak memiliki dasar untuk membayar PT Wira Bina Prasamnya. Pemkab hanya bisa membayar 79 persen dari nilai kontrak sesuai dengan hasil pekerjaan yang diperiksa pada 28 Desember 2018.

"Kalau belum diputus kontrak, mungkin masih bisa menggunakan Perpres," ucapnya.

Namun, Sekda mengaku akan melakukan konsultasi lebih dulu ke Badan Pengawasan Keuangan (BPK) dan LKPP. "Kami tidak ingin melanggar hukum, nanti kami akan konsultasi dulu," tandasnya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X