Rawan Polarisasi Jelang Pemilu, Perlu Desain dan Langkah Konkret Untuk Cegah Konten Provokatif

- Minggu, 29 Januari 2023 | 22:25 WIB
Wakil DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko. / suaramerdeka.com
Wakil DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko. / suaramerdeka.com

SEMARANG, suaramerdeka.com - Jelang Pemilu 2024 mendatang, media sosial menjadi salah satu media komunikasi dan informasi yang rawan polarisasi.

Kehadiran konten digital beupa hoaks, fitnah, adu domba, hingga ujaran kebencian memang sering terjadi mendekati tahun-tahun politik.

Potensi konflik di media sosial menjelang tahun politik lebih seringnya dipicu oleh perbedaan latar belakang, pendapat, dan pilihan politik.

Baca Juga: Bawaslu Imbau KPU Perhatikan Warga Terdampak Proyek Bendungan Jragung, Pemilu Kabupaten Semarang

Jika tidak ada mitigasi, hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Heri Pudyatmoko mengatakan bahwa potensi konflik tentunya harus segera diantisipasi sejak dini agar tidak ada perpecahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada Pemilu 2024 nanti.

Perlu mendorong penyelenggara pemilu untuk bergerak mulai dari sekarang.

Baca Juga: Jaga Demokrasi dan Reformasi, Golkar Menolak Sistem Pemilu Tertutup

Pihaknya meminta untuk menyiapkan desain atau skema serta langkah konkret untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi di media sosial.

"Di media sosial sudah ramai mendekati Pemilu 2024. Kita tentunya berharap agar tidak ada kegaduhan. Maka dari itu penyelenggara perlu menyiapkan skema atau desain serta langkah konkret untuk mencegah penyebaran konten provokatif," kata Heri, Minggu 29 Januari 2023.

Pimpinan dewan dari Fraksi Gerindra Jateng ini mengatakan bahwa kondusifitas menjelang Pemilu 2024 perlu dijaga.

PemilBaca Juga: Komisi II DPR Tegaskan Perpanjang Masa Jabatan Kades Tidak Berkaitan dengan Pemilu 2024

Termasuk pula di media sosial yang sering menjadi arena perang narasi politik yang mengundang konflik.

Maka, langkah antisipatif terhadap konflik harus dilakukan lebih awal agar prosesnya mulai dari tahapan hingga pelaksanaan berjalan dengan kondusif.

Heri Pudyatmoko pun memandang bahwa dibutuhkan desain untuk mencegah konten provokatif.

Halaman:

Editor: Jati Prihatnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X