Tekan Kemiskinan Ekstrem di Jateng, Pemerintah Mulai Perkuat Data Masyarakat Secara Akurat

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pemerintah memiliki target untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024.

Namun butuh strategi jitu guna mengatasi kemiskinan ekstrem tersebut baik penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.

Termasuk penguatan data terkait jumlah masyarakat miskin secara akurat.

Baca Juga: PSIS Semarang Akhiri Perburuan Pemain Lokal, Kini Siap Lengkapi Kuota Pemain Asing di BRI Liga 1 2022/23

Data beserta variabelnya diperlukan, guna mengetahui secara detail tentang kondisi riil di daerah.

"Maka data tentang jumlah warga miskin beserta variabelnya harus diperbaharui di tingkat daerah. Ini penting ketika kita bicara soal kemiskinan. Jangan sampai data tidak tepat, sehingga penanganannya pun tak bisa tepat sasaran pula," kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, Selasa 24 Januari 2023.

Pemprov Jateng juga perlu perbaikan data warga miskin, sehingga penyaluran bantuan langsung bisa tepat sasaran.

Baca Juga: Ga Usah Membuang TV Tabung, Apalagi Cari Set Top Box, Coba Cek Dulu, Mungkin Sudah Support TV Digital

Perbaikan dan sinkronisasi data di daerah dan pemerintah pusat perlu diperbaharui, agar data menjadi lebih mutakhir dan akurat.

“Kami berharap agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat di tiap daerah, bahkan menyentuh hingga level RT-RW,” jelasnya.

Untuk strategi jangka menengah, diperlukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan.

Baca Juga: Ngapain Susah Payah Mencari Pakan Ayam Kampung! Bikin Sendiri sebagai Alternatif, Dijamin Untung

Analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat, sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.

“Tak kalah penting adalah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persoalan kemiskinan ini tak bisa hanya diatasi dengan cara manajemen top-down, tapi bisa digarap juga dengan pemberdayaan di tingkat bawah, atau masyarakat. Perlu ada pendampingan atau pelatihan dalam pemberdayaan usaha masyarakat, termasuk juga upaya menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa atau bahkan RT dan RW,” paparnya.

“Prinsipnya, adalah pola gotong royong yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat sendiri, pemerintah, swasta, dan yang pasti soal data. Cara gotong-royong diyakini mampu menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah,” tambahnya.