Walhi Soroti Persoalan Tata Ruang, Picu Bencana Hidrometeorologi

SEMARANG, suaramerdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyoroti persoalan tata ruang sebagai salah satu faktor timbulnya bencana hidrometeorologi, selain faktor alam.

Walhi mencatat sepanjang 2022, Pulau Jawa dilanda 1.839 kejadian atau 51,8 persen dari total 3.545 kejadian bencana nasional.

Direktur Walhi Jateng, Fahmi Bastian menyatakan, tingginya angka kejadian bencana di Pulau Jawa bukan hanya disebabkan faktor alam, melainkan perpaduan antara dampak perubahan iklim, salah urus penataan ruang hingga mega infrastruktur.

Baca Juga: Puan Maharani Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana, Walhi Sarankan Dua Hal

"Dari keseluruhan faktor dampak bencana tersebut, kami mendefinisikan bencana yang melanda Pulau Jawa sebagai bencana ekologis," kata Fahmi dalam keterangan persnya, Senin 23 Januari 2023.

Menurutnya, kejadian banjir dan bencana lain dampaknya diperbesar oleh kekacauan penataan ruang. Hal itu berimplikasi pada peningkatan alih fungsi kawasan lindung seperti kawasan
resapan air mulai dari wilayah hulu hingga hilir Daerah Aliran Sungai (DAS).

Walhi Jawa Tengah pun menilai, salah urus tata ruang berdampak pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sehingga menjadikan Kota Semarang dan kurang lebih 15 kabupaten/kota lain di Jawa Tengah mengalami bencana banjir dan tanah longsor dalam kurun waktu hampir bersamaan.

Baca Juga: WALHI Ingatkan Dampak Buruk BBM RON Rendah

"Di Kota Semarang, terjadi perubahan peruntukan lahan secara signifikan dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Wilayah atas yang menjadi zona penyangga telah mengalami perubahan fungsi menjadi kawasan permukiman, pusat pendidikan dan kawasan komersial," ujarnya.

Adapun di wilayah bawah, terutama pesisir mengalami kerusakan ekosistem akibat alih fungsi kawasan mangrove dan masifnya proyek reklamasi untuk industri dan perumahan mewah.

"Bencana banjir dan rob di Kota Semarang juga turut dikontribusikan oleh percepatan penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah besar-besaran dan dampak perubahan iklim," jelasnya.

Baca Juga: Walhi: Karpet Merah Investasi Jangan Abaikan Kelestarian Lingkungan

Walhi juga melihat, salah urus tata ruang menjadi problem utama yang mendorong bencana di sejumlah ibu kota di Pulau Jawa. Persoalan bencana ekologis tersebut sebagai akibat dari salah urus tata ruang yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendukung investasi masif.

"Investasi masif ini seperti proyek mega infrastruktur, perluasan kawasan industri, hingga obral izin industri ekstraktif besar-besaran seperti pertambangan telah meningkatkan kerentanan Pulau Jawa," imbuhnya.

Pihaknya menilai, kebijakan tata ruang dan pembangunan pemerintah mengabaikan rekomendasi berbagai kajian saintifik
tentang potensi krisis air, kerentanan bencana, ancaman dampak perubahan iklim hingga penurunan permukaan tanah di Pulau Jawa.

Karena itu, Walhi mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk melihat persoalan bencana ekologis di Jawa secara serius dengan melakukan evaluasi perencanaan dan penataan tata ruang berwawasan lingkungan.