Sekitar 600.000 Bidang Tanah Belum Tersertifikat

- Senin, 24 September 2018 | 20:06 WIB
Kepala BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Sri Widodo, menunjukkan peta program PTSL kepada Bupat Agus Bastian dan jajaran Forkopimda sesusai upacara Hari Agraria dan Tata Ruang 2018 di BPN Kantor Pertanahan Purworejo, Senin (24/9). (suaramerdeka.com/Panuju Triangga)
Kepala BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Sri Widodo, menunjukkan peta program PTSL kepada Bupat Agus Bastian dan jajaran Forkopimda sesusai upacara Hari Agraria dan Tata Ruang 2018 di BPN Kantor Pertanahan Purworejo, Senin (24/9). (suaramerdeka.com/Panuju Triangga)

PURWOREJO, suaramerdeka.com – Kabupaten Purworejo menempati peringkat kelima di Jawa Tengah yang paling banyak bidang tanahnya belum tersertifikat, yakni mencapai sekitar 600.000 bidang. Permasalahan ini rencananya akan diselesaikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) hingga 2023 mendatang.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Sri Widodo mengatakan, Purworejo masuk peringkat kelima di Jawa Tengah yang paling banyak bidang-bidang tanahnya belum tersertifikat. Peringkat pertama Kabupaten Kebumen sekitar 1 juta bidang, diikuti Cilacap, Brebes, Banyumas, dan kelima Purworejo sekitar 600.000 bidang belum bersertifikat.

“Itu jumlah yang sangat besar, oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN berusaha untuk itu sesegera mungkin bisa tersertifikat semua. Dibagi-bagi per tahun (dalam program PTSL),” ungkap Sri Widodo, seusai upacara Hari Agraria dan Tata Ruang 2018 di BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Senin (24/9).

Widodo mengungkapkan, sejak 2017, jumlah penyertifikatan bidang tanah yang diprogramkan pemerintah dalam PTSL naik signifikan. Di Kabupaten Purworejo pada 2017 sebanyak 16.000 bidang dan pada 2018 ini 46.000 bidang. Jumlah itu naik signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 2.000-3.000 bidang per tahun dengan nama Program Nasional Agraria (Prona).

“Tahun 2019 naik lagi nanti, rencananya kita akan mengerjakan sekitar 65.000 bidang. Tahun 2020 naik lagi sampai 2023. Namun, itu juga tergantung dari partisipasi semua pihak. Kita tidak bisa berjalan sendiri, harus dibantu pertama dari pemilik tanah, kedua dari pamong atau perangkat,” tuturnya.

Secara nasional, pemerintah semua bidang tanah bisa tersertifikat secara bertahap dan ditargetkan selesai pada 2025. Sedangkan se-Jawa Tengah direncanakan selesai pada 2023. Dengan demikian nanti semua bidang tanah bisa diketahui secara rinci siapa kepemilikannya, mana yang tanah negara dan aset pemerintah serta di mana letaknya.

“Sehingga jelas, akan mengurangi konflik kepentingan, sengketa, dan masalah (pertanahan),” katanya.

Untuk mencapai target penyertifikatan tanah yang terus meningkat setiap tahun, Sri Widodo mengatakan, pihaknya telah melakukan antisipasi serta solusi dengan membagi jam kerja serta menambah jam kerja. Selain itu juga memanfaatkan tenaga-tenaga yang memiliki kualifikasi tertentu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di kantor.

“Alhamdulillah bisa lancar dan selesai tepat waktu. Untuk 2018 rencana kita bulan Oktober bisa selesai, saat ini pekerjaan lapangan sudah 92 persen selesai, tinggal penyelesaian di kantor. Walau pun setiap tahun ada (pegawai) yang pensiun dan tambahan tidak sebanyak yang pensiun tapi itu tidak menghambat kinerja pencapaian target,” katanya.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

X