Jateng Optimistis: Menepis Pesimisme Optimal pada Tahun Politik

BANYUMAS, suaramerdeka.com - PASCA pandemi Covid-19, DPRD Banyumas menjadi bagian penting dalam mendorong kembali semangat masyarakat untuk bangkit, dan mengoptimalkan lagi kinerja pemerintahan daerah.

Di masa pembenahan recovery tahun 2022, tak bisa langsung mematok capaian kinerja maksimal, seperti saat kondisi masih normal. Kendati demikian, tiga fungsi tugas pokok DPRD, yakni legislasi, penganggaran dan pengawasan tetap dijalankan.

Untuk mengukur capaian linerja fungsi legislasi dapat dilihat dari pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) yang dirancang Baperperda.

Baca Juga: Serius Amanda Manopo Mualaf? Berikut Fakta Mengenai Biodata Amanda Manopo

Sampai akhir tahun, realisasinya mencapai 95 persen. Usulan untuk tahun 2022 sebanyak 26 raperda, dan sudah tercapai 20 raperda, baik yang sudah jadi perda, proses evaluasi gubernur, proses penetapan dan masih dalam pembahasan Pansus DPRD. "Berdasarkan permintaan bupati, ada lima raperda yang belum bisa direalisasikan tahun 2022.

Di antaranya terkait raperda pembentukan Badan Riset Daerah (Brida), karena waktunya sudah mepet tidak bisa dibahas tahun ini," kata Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan. Untuk capaian kinerja fungsi anggaran, bersama eksekutif berusaha memulihkan penganggaran.

Selama pandemi Covid-19, banyak anggaran pembangunan yang sudah direncanakan terpangkas dialihkan untuk penanganan Covid, melalui kebijakan pusat model refocusing dan penambahan dana BTT yang cukup besar.

Baca Juga: Hanya dengan Antena UHF, Bisa Tangkap Sinyal TV Digital Sampai 50 Channel dengan Jarak Puluhan Kilometer

Sehingga di awal tahun 2022, bayang-bayang pesimisme masih dirasakan di daerah ini. Tak mau larut dengan dilema itu, wakil rakyat terus mendorong agar eksekutif untuk bangkit. Dorongan yang dilakukan, yakni memacu sektor-sektor formal dan informal untuk digeliatkan kembali.

Di antaranya, mendukung dan setuju, pemkab melakukan pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari pemerintah pusat. Pinjaman hampir Rp 185 miliar itu difokuskan untuk penambahan infrakstruktur dan bangunan baru, pengembangan kepariwisataan di Banyumas.

Meski ditopang skema dana pinjaman dengan pengembalian berangsur lewat pemotongan dana alokasi umum (DAU) selama lima tahun berjalan, aset infrastruktur dan banguan baru, ke depan dipastikan menjadi investasi yang menjanjikan.

Baca Juga: Harus Dicoba! WhatsApp Nomor ini, Bisa Bawa Pulang Set Top Box Gratis Kominfo, Buruan Ambil Sebelum Habis

Tantangan Anggaran

"Karena ini mampu memberikan peluang lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran, membuka sektor usaha baru, menjadikan Banyumas makin dikenal dan kontribusi untuk PAD," katanya. Tantangan anggaran yang muncul di 2022 di antaranya DAU dan DAK dari pusat, semula ditarget bisa naik atau sama seperti tahun 2021, ternyata yang diterima justru menurun.

Begitu pula pendapatan dari sektor kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas maupun pusat palayan kesehatan lainnya, pada 2021 naik cukup besar karena ada penanganan Covid-19. Pada tahun 2022, ternyata sebaliknya. Padahal perencanaan program sudah disusun sejak 2021.