Apindo Jateng Tegas Menolak UMP 2023 Berdasarkan Permen 18 Tahun 2022

SEMARANG, suaramerdeka.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023.

Frans Kongi, Ketua Apindo Jateng mengatakan pihaknya menolak penetapan UMP yang menggunakan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Menurutnya keluarnya Permen Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ini menimbulkan satu ketidakpastian hukum.

Baca Juga: Laga Hidup Mati Jerman dan Belgia, Cek Link Streaming Piala Dunia 2022 1 dan 2 Desember 2022

Lebih lanjut, Frans mengatakan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 kedudukan lebih tinggi daripada Permen Nomor 18.

"Kita dari Apindo menyatakan tegas menolak karena akibat peraturan Permen Nomor 18 ini keluar tiba-tiba saja di tanggal 16 November 2022. Padahal di 15 November dewan pengupahan sudah rapat dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021," katanya, Kamis, 1 Desember 2022.

Frans mengungkapkan seharusnya mentei dalam mengeluarkan peraturan harus dibicarakan dengan Tri Partit yaitu wakil pengusaha dan wakil buruh.

Baca Juga: Viral! bukan Asli Farel Prayoga, Ternyata Nama Sosok Ini Mirip Dirinya dari Wajahnya Sampai Senyumnya Loh

Frans menegaskan bahwa penolakan itu tidak hanya di Jateng tapi juga seluruh Indonesia. Apindo pun meminta dilakukan judicial review.

Gubernur Ganjar Pranowo mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp1.958.169,69. UMP Jateng naik 8,01% atau Rp 145.234,26 dibandingkan UMP Jawa Tengah 2022 yang tercatat Rp 1.812.935.