PBMT MPD Boyolali Tolak Keterlibatan OJK di Koperasi, Ini Alasannya

- Kamis, 1 Desember 2022 | 05:45 WIB
FGD dan Konsolidasi menyikapi RUU P2SK yang digelar Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil MPD Kabupaten Boyolali. (SM/dok)
FGD dan Konsolidasi menyikapi RUU P2SK yang digelar Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil MPD Kabupaten Boyolali. (SM/dok)

BOYOLALI,suaramerdeka.com - Perhimpunan Baitul Maal wat Tamwil (PBMT) MPD Kabupaten Boyolali menolak keras keterlibatan Otoritas Jasa Keungan (OJK) di koperasi.

Pasalnya, dalam beberapa ketentuan pasal yang tertuang dalam Rencana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keungan (RUU P2SK) dinilai akan menghilangkan jati diri Koperasi.

Penolakan itu dilakukan karena pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keungan (OJK) akan mendapatkan tugas baru.

Baca Juga: Jangan Senang Dulu, Tingkat Literasi dan Inklusi Keuangan di Jateng DIY Memang Meningkat Tapi Ini Catatan OJK

Bukan hanya mengawasi kinerja perbankan dan investasi, namun juga akan mengawasi koperasi simpan pinjam dan transaksi kripto.

Aturan terkait kewenangan Otoritas Jasa Keungan (OJK) tersebut tertuang dalam Rencana Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keungan (RUU P2SK).

Merespon kebijakan tersebut, Ketua PBMT MPD Boyolali Haris Darmawan mengatakan, koperasi lahir dari gerakan moral dengan asas kekeluargaan serta gotongroyong.

Pihaknya khawatir ketika OJK masuk ke koperasi, akan mengeliminasi pertimbangan-pertimbangan benefit bagi setiap anggota koperasi.

Baca Juga: Dekopin Konsisten Beri Pendampingan UMKM dan Koperasi

''Koperasi di Indonesia telah berusia 75 tahun dan menjadi bagian terpenting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan tetap menjadi miliki rakyat,''

Halaman:

Editor: Hendra Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Etika Digital dalam Bermedia Cegah Turbulensi Politik

Kamis, 2 Februari 2023 | 20:48 WIB
X