Pemerintah Diminta Tegas Dengan Pengembang Perumahan Yang Nakal

- Jumat, 25 November 2022 | 18:06 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko mensoroti pembangunan perumahan ilegal di Jateng. / suaramerdeka.com
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko mensoroti pembangunan perumahan ilegal di Jateng. / suaramerdeka.com

SEMARANG, suaramerdeka.com - Pembangunan perumahan ilegal atau tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) marak terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah (Jateng) seiring dengan berkembangnya industri perumahan.

Seperti halnya kasus pembangunan perumahan ilegal di Kota Semarang. Puluhan bangunan liar ditemukan di kawasan perumahan di Kelurahan Sekaran, Patemon, dan Kalisegoro, Kecamatan Gunungpati beberapa hari lalu.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Heri Pudyatmoko mengatakan bahwa pendirian bangunan yang tidak mengantongi IMB seperti di Kota Semarang tersebut juga berpotensi terjadi di beberapa daerah lainnya di Jateng.

Baca Juga: Kris Wu Resmi Dipenjara 13 Tahun dan Deportase ke Kanada Atas Kasus Pemerkosaan dan Prostitusi

Untuk mengantisipasi hal serupa, pengecekan dan pengawasan secara berkala harus dilakukan.

Heri menegaskan, pemerintah jangan sampai kecolongan dan membiarkan pengembang perumahan yang 'nakal'.

"Pemerintah jangan sampai kecolongan. Setiap ada pendirian bangunan harus ada tim pengawas tersendiri. Harus dicek semuanya apakah sudah memiliki izin atau belum," ujar Heri Pudyatmoko.

Baca Juga: Tips Menulis Fiksi dengan Kalimat Magis Ala Ahmad Tohari, Banyak Melamun Ternyata Salah Satunya

Ia melanjutkan, jika proyek pembangunan rumah dibiarkan tanpa pengawasan ketat, maka daerah bisa kehilangan potensi retribusi dan pajak dari IMB.

"Seharusnya bisa menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tapi kalau pengembang tidak punya izin dan tidak ada tindakan dari pemerintah, itu berpotensi menimbulkan kebocoran pendapatan. Daerah itu sendiri yang akan rugi," papar politisi Partai Gerindra tersebut.

Halaman:

Editor: Jati Prihatnomo

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Serahkan DIPA dan TKD 2023, Dana Desa Jateng Rp 7,85 T

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:22 WIB

Kominfo Sosialisasikan RKUHP di Unsoed Purwokerto

Selasa, 6 Desember 2022 | 17:50 WIB
X