DPD RI Minta Sinkronisasi Data Peserta BPJS Kesehatan

- Kamis, 24 November 2022 | 21:46 WIB
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Program JKN di daerah, Kamis (24/11/2022). (SM/Setiawan HK)
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Program JKN di daerah, Kamis (24/11/2022). (SM/Setiawan HK)

Baca Juga: Malam Jumat Kliwon, 3 Larangan ini Sudah Turun Temurun Jadi Perlu Dihargai

Permasalahan mendasar yang ditemukan yaitu belum optimalnya kerja sama antara BPJS dan rumah sakit.

Selain itu permasalahan masih banyaknya pasien yang belum paham mengenai alur pelayanan BPJS.

”Masalah defisit keuangan BPJS berakibat pada banyaknya kasus tunggakan pembayaran RS, dan masalah akreditasi RS menjadi kekhawatiran terhadap mutu pelayanan kesehatan masyarakat,” katanya.

Setelah mendapatkan masukan dari berbagai daerah, pihaknya segera membicarakan dengan Kemenkes, Direksi BPJS, Kemensos, dan Kemendagri, karena menyangkut data-data Dukcapil yang belum sinkron.

Ketidaksinkronan data tersebut akan membenani pemerintah daerah.

Pihaknya juga meminta kesadaran masyarakat untuk segera melaporkan data-data kependudukan secara cepat.

Karena menyangkut pembayaran premi BPJS. Ketika ada warga yang meninggal, tetapi tidak dilaporkan, maka BPJS tetap akan menagih kewajiban pembayaran preminya. ***

Halaman:

Editor: Hendra Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Serahkan DIPA dan TKD 2023, Dana Desa Jateng Rp 7,85 T

Selasa, 6 Desember 2022 | 21:22 WIB

Kominfo Sosialisasikan RKUHP di Unsoed Purwokerto

Selasa, 6 Desember 2022 | 17:50 WIB
X