DPD RI Minta Sinkronisasi Data Peserta BPJS Kesehatan

- Kamis, 24 November 2022 | 21:46 WIB
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Program JKN di daerah, Kamis (24/11/2022). (SM/Setiawan HK)
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat dengar pendapat dengan sejumlah pihak terkait penyelenggaraan BPJS Kesehatan dan Program JKN di daerah, Kamis (24/11/2022). (SM/Setiawan HK)

Baca Juga: Ziarah Napak Tilas Tokoh Babat Alas Kota Semarang, Kasian Nomor 3 Baru Saja Jadi Korban Banjir Bandang

Akibatnya pemerintah daerah tidak mengetahui siapa-siapa yang harus dibayarkan sebagai kontribusi sharing pembayaran premi kepada BPJS, yang diambilkan dari APBD.

“Apakah data yang tertera orangnya sudah meninggal atau masih hidup, sudah pindah alamat atau belum, mestinya diperlukan data yang valid,” kata Ajiep Padindang.

Karena itu, DPD RI mendorong pemerintah pusat agar paling tidak menanggung 90 persen JKN dan jangan lagi menjadi beban pemerintah daerah.

Dia menegaskan, BAP DPD RI fokus terhadap permasalahan JKN untuk mencari solusi sharing premi di pemerintah kabupaten/kota agar tidak menjadi beban berat daerah.

Dia mengungkapkan, beberapa permasalahan yang ditemukan pada JKN-KIS (BPJS Kesehatan), yaitu beban APBD setiap tahun yang berat dan membuat belanja daerah tergerus untuk membayar premi pada BPJS.

Baca Juga: Presiden Jokowi : BSU Untuk Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Hal ini sebagai akibat data yang kurang valid, sehingga banyak warga yang layak menerima bantuan tersebut tetapi tidak tercover, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan pelayanan BPJS masih banyak dikeluhkan oleh masyarakat.

“Banyak masalah data antara pemerintah pusat dan daerah yang tidak sama, banyak pemda menutup JKN ini karena tidak tercover datanya oleh pusat. Belum lagi keluhan terkait pelayanan BPJS di daerah-daerah,” ungkap Ajiep Padindang.

BAP DPD RI juga menyerap aspirasi masyarakat terkait BPJS yang dihimpun oleh Pusat Kajian Daerah.

Halaman:

Editor: Hendra Setiawan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kikis Individualisme, Galakkan Nilai-Nilai Bung Karno

Jumat, 2 Desember 2022 | 20:15 WIB

Peduli Lingkungan, Raih Penghargaan SDGs Awards

Jumat, 2 Desember 2022 | 15:51 WIB
X