Belasan Proyek di Rembang Jadi Temuan BPK

- Senin, 2 Juli 2018 | 20:00 WIB
JADI TEMUAN : Pasar Sedan di Desa/Kecamatan Sedan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun ini. (Foto: suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)
JADI TEMUAN : Pasar Sedan di Desa/Kecamatan Sedan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dikeluarkan pada pertengahan tahun ini. (Foto: suaramerdeka.com/Ilyas al-Musthofa)

REMBANG, suaramerdeka.com – Sedikitnya 17 proyek di Rembang yang mayoritas dikerjakan menggunakan APBD 2017 menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2018 tersebut sudah diterima oleh Pemkab dan DPRD Rembang.

REMBANG, suaramerdeka.com - Belasan proyek bermasalah yang menjadi temuan BPK tersebut tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTARU), Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK), Dinperindagkop, RSUD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Dinas Pendidikan serta Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos dan PPKB).

DPUTARU menjadi OPD paling banyak yang proyeknya bermasalah, dengan jumlah 7 temuan. Proyek DPUTARU yang menjadi temuan BPK di antaranya penataan trotoar di Kota Rembang, pemeliharaan trotoar di Pamotan, peningkatan Jalan Krikilan-Ronggomulyo-Logede serta pembangunan jalan menuju wisata Karangjahe.

Proyek lainnya adalah peningkatan Jalan Japerejo-Banyuurip serta peningkatan Jalan Sulang-Sumber. Nilai pengembalian besar adalah Jalan Sulang-Sumber Rp 557.796.134,-, Jalan Japerejo-Banyuurip Rp 217.948.119,- serta penataan trotoar Rembang Kota, Rp 96.810.291,-.

Di DPKP, setidaknya satu proyek juga jadi temuan yaitu peningkatan Jalan Sendangagung-Segoromulyo yang harus ada pengembalian sebesar Rp 141.068.628,-. “Untuk temuan BPK yang dari DPUTARU semuanya sudah dibayarkan ke kas daerah. Sedangkan proyek di DPKP belum dikembalikan, janjinya 21 Juli 2018 baru dibayar,” terang anggota Komisi C DPRD Rembang, Puji Santoso.

Pengadaan Batik

Proyek lainnya yang juga menjadi temuan BPK adalah pengadaan batik. Dari LHP BPK, diharuskan ada pengembalian bayar sebesar Rp 600 juta atas pengadaan batik untuk Aparat Sipil Negara (ASN) itu. Pengembalian kelebihan itu sampai sekarang juga belum tuntas.

Pengadaan makanan dan minuman pada Dinsos PPKB juga jadi temuan dengan besaran pengembalian Rp 200 juta. begitu juga pengadaan makanan dan minuman Badan Pendapatan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) yang harus ada pengembalian sebesar Rp 72.648.200,-.

“Pengadaan alat tulis di BPPKAD juga menjadi temuan dan harus ada pengembalian sebesar Rp 43.473.924,-. Batas waktu pengembalian kelebihan adalah 60 hari setelah keluarnya LHP,” papar anggota Komisi B DPRD Rembang, Joko Suprihadi.

Halaman:

Editor: Nugroho

Tags

Terkini

Akun Twitter Siskaee Lenyap, Ada Apa?

Sabtu, 4 Desember 2021 | 10:46 WIB

Disporapar Genjot Kemajuan Sektor Pariwisata

Jumat, 3 Desember 2021 | 22:21 WIB
X