Pengembangan Industri Olahan Mangrove Dukung Konservasi, Saatnya Sulap Bakau Jadi Sirup dan Kopi

- Selasa, 27 Juli 2021 | 21:30 WIB
hutan mangrove (jateng prov)
hutan mangrove (jateng prov)

BULAT pipih mirip biji asam. Buah berwarna hijau tua ini punya tekstur yang lembut setelah direbus. Rasanya pahit tapi ada manis-manisnya. Brayo namanya. Di era 1990-an, makanan ini masih lazim dijajakan di pasar-pasar tradisional di daerah Rembang.

Cukup ditambah kelapa parut, brayo rebus siap dikudap. Sayang, kini brayo jarang dijajakan di pasar. ''Kadang ada, tapi jarang sekali,'' kata Izzun, warga Lasem, Rembang.

Brayo merupakan kudapan dari biji mangrove. Di Rembang, brayo biasanya dijual dalam kondisi sudah direbus. Konsumen tinggal mencucinya dengan air hangat, ditiriskan, lalu dicampur dengan kelapa parut yang telah ditaburi garam.

Bisa dibilang ini pengolahan paling sederhana dari produk mangrove. Di Desa Bedono, Demak, produk turunan mangrove telah diolah menjadi berbagai komoditas. Di antaranya keripik daun mangrove.

Baca Juga: Mensos Cek Penyaluran BST, Bantuan yang Diterima KPM Tidak Sesuai yang Diberikan

Di kawasan segara anakan di Desa Ujungalang Kecamatan Kampunglaut Kabupaten Cilacap, warga yang tergabung dalam kelompok Patra Krida Wana Lestari bahkan telah mengembangkan industri kreatif olahan makanan berbahan baku buah mangrove seperti stik buah tancang (Bruhuiera), sirup buah bogem (Soneratia Casaiolaris), dan kerupuk jerujon (Acanthus).

Thomas Heri Wahyono dari kelompok Patra Krida Wana Lestari dalam webinar ''Bincang mangrove'' yang dilakukan WRI Indonesia bersama Yayasan Lahan Basah beberapa waktu lalu mengatakan, pengembangan industri kreatif olahan makanan berbahan baku buah mangrove mampu mendorong warga untuk ikut serta dalam upaya konservasi mangrove di kawasan ini. Sebab, dengan pengembangan industri olahan mangrove, warga bisa merasakan secara langsung manfaat ekonomi dari upaya konservasi yang dilakukan.

Baca Juga: Taj Yasin Apresiasi Banyak Penyintas Mau Donor Plasma Darah Konvalesen

Indonesia sebagai pemilik 20 persen lahan mangrove di dunia memang menghadapi tantangan degradasi hutan mangrove. Badan Restorasi Gambut dan mangrove (BRBM) mencacat terdapat 637 hektare ekosistem mangrove yang masuk dalam kategori kritis.

Selain karena abrasi, degradasi mangrove juga disebabkan oleh alih fungsi lahan, konflik kepentingan pengelolaan mangrove, minimnya kepedulian dalam pelestarian mangrove, serta teknik rehabilitasi pesisir yang belum memadai.

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kus Prisetiahadi, mengatakan pemerintah saat ini tengah menggenjot percepatan rehabilitasi mangrove dengan target luasan 600.000 hektare.

Semula target percepatan rehalibitasi mangrove hanya akan dilakukan di sembilan provinsi, meliputi Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat. Namun dalam perkembangannya luasan wilayah itu dipecah. Sebagian program konservasi juga dialokasikan untuk wilayah lain, termasuk Jawa Tengah.

Baca Juga: 44,8 Persen UMKM Meningkat Selama Pandemi, BPUM Perlu Diperpanjang

''Untuk merehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektare diperkirakan dibutuhkan dana sebesar Rp 23 triliun. Selain dari APBN, pembiayaan akan akan disokong oleh pendanaan internasional dan kerja sama bilateral, ABT/PEN mangrove, serta dana lainnya dari swasta,'' kata Kus dalam webinar serupa yang digelar pada waktu yang berbeda.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan meski luasan hutan mangrove yang kritis di Jateng tidak seluas di luar Jawa, namun dampaknya sangat terasa bagi masyarakat. Hilangnya dua dukuh di Desa Bedono, Demak adalah contohnya.

Halaman:

Editor: Ahmad Rifki

Tags

Terkini

X