Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng : LPMUKP Oase di Tengah Pandemi 3- Habis

- Kamis, 22 Juli 2021 | 15:01 WIB
           Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )
Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )

 

DEMAK, suaramerdeka.com - Banjir rob Desember 2017 tidak akan pernah dilupakan sampai kapan pun oleh Abdul Hadi (60), petambak bandeng di Dukuh Tambakpolo Desa Purworejo Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Tiga bidang tambak miliknya, total seluas 6.400 m2 habis tersapu banjir.

Air pasang laut bercampur luapan Sungai Kalijajar setinggi dua meter, tidak hanya merendam ratusan rumah, tapi juga membuat petambak merugi belasan hingga puluhan juta rupiah. Begitu pun dengan Abdul Hadi.

“Habis semua ikan bandeng yang sudah tiga bulan saya pelihara. Padahal sudah siap panen. Kerugiannya sampai 50 juta,” ujar bapak empat anak ini.

Pria yang akrab disapa Pak Dul itu semakin pusing. Bagaimana tidak, dalam tempo waktu bersamaan, ia harus melunasi pokok pinjaman plus bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari BRI sebesar Rp 25 juta.

“Terpaksa saya harus ngutang lagi untuk lunasin KUR. Untung ada teman yang mau bantu saat itu,” imbuhnya.

Meski masalah pinjaman bank teratasi, namun Pak Dul harus segera mengembalikan uang yang dipinjam dari temannya tersebut.

“Kebetulan awal 2018, ada (fasilitator) dari LPMUKP sosialisasi di balai desa, menawarkan bantuan permodalan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, LPMUKP atau Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan merupakan badan layanan umum (BLU) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertugas memberikan pembiayaan dana bergulir untuk nelayan dan pelaku usaha sektor kelautan perikanan, disertai pendampingan di lapangan. Akses pemberian modal menggunakan sistem kredit, bekerja sama dengan BRI dan BNI.

BJA6 Sejumlah anggota Kelompok Makmur Jaya praktik memasang membrane pada tambak mereka saat sekolah lapang yang diadakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Bunga Rendah

Kehadiran LPMUKP hingga kini, bagi Pak Dul ibarat oase, apalagi saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Menurutnya, bagi petambak, bantuan permodalan sangat dibutuhkan. Apalagi LPMUKP hadir memberikan pinjaman dengan bunga jauh lebih rendah dibanding bunga bank konvesional.

“Pada tahun yang sama LPMUKP menawarkan pinjaman, saya pernah ditawari kredit dari Bank Jateng tapi bunganya 9% per tahun. Lalu ada dari (PD BPR) BKK Demak bunga 2% per bulan, ada juga 5% per bulan,” urainya.

Dari sekian tawaran bank tersebut, Pak Dul menilai bahwa pinjaman yang ditawarkan LPMUKP jauh lebih ringan. Tidak hanya dari sisi bunga yakni 3% per tahun, tapi juga dari sisi agunan dan angsuran. Selain itu plafon pinjaman bisa sampai ratusan juta rupiah, namun syaratnya peminjam harus atas nama kelompok.

“Bank tidak ada yang mau menerima tambak sebagai agunan, tapi kalau LPMUKP justru mau.”

Sejumlah petambak mengaku banyak kesulitan yang harus dihadapi untuk dapat mencicipi modal kredit bank. Apalagi selama ini usaha di sektor kelautan dan perikanan masih dinilai perbankan sebagai sektor yang berisiko tinggi.

Begitu pun pihak bank hanya mau menerima agunan berupa sertifikat rumah, tanah maupun BPKB kendaraan bermotor. Pihak bank melihat tambak tidak memiliki nilai yang memadai atau nilainya rendah, jika dijadikan agunan. Kalau pun disetujui, plafon pinjaman yang dikucurkan bank bagi pembudidaya pun tidak lebih dari Rp 25 juta, seperti yang disalurkan melalui KUR.

 “KUR bisa dapat sampai Rp 25 juta karena saya sudah lama jadi debitur, sejak 2006. Kalau bukan nasabah lama, tidak mungkin dapat pinjaman sebesar itu,” kata pria tambun ini.

Bak gayung bersambut, pinjaman yang ditawarkan LPMUKP memang sudah lama dinanti. Pak Dul yang tergabung dalam Kelompok Makmur Jaya mengaku, proses pengajuan pinjaman ke LPMUKP relatif cepat dan mudah.

Kelompok cukup membuat proposal pinjaman sesuai format yang diberikan fasilitator pendamping. Saat itu, Kelompok Makmur Jaya mengajukan pinjaman sebesar Rp 125 juta, dengan tempo pelunasan selama dua tahun. Pinjaman sebesar itu sesuai pengajuan dari lima orang anggota kelompok, termasuk Pak Dul serta dua orang anaknya, Rizal (35) dan Amin (32).

“Saya pinjam Rp 25 juta untuk melunasi hutang ke teman. Kalau dua orang anak saya pinjam untuk membesarkan usaha tambak yang sempat porak poranda karena diterjang banjir rob,” ungkapnya.

Dengan pinjaman sebesar Rp 125 juta itu, bunga yang harus dibayarkan lima orang anggota tiap bulannya sebesar Rp 312.000, atau setiap orang hanya dikenakan bunga Rp 60 ribuan/bulan. Sedangkan angsuran pinjaman dibayarkan setiap enam bulan sekali sebesar Rp 6 jutaan/orang.

“Baik bunga maupun angsuran pinjaman sangat terjangkau. Bahkan jika belum mampu membayar angsuran pinjaman, kami tinggal menghubungi fasilitator pendamping sehingga kami hanya diharuskan membayar bunga tiap bulan,” jelas Pak Dul.

Penyuluh kelautan dan perikanan Kabupaten Demak meninjau tambak milik Abdul Hadi, anggota Kelompok Makmur Jaya di Desa Purworejo Kecamatan Bonang, yang dibiarkan kosong lantaran harga benih bandeng langka dan mahal, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Hartatik)

 

Minta Provisi Dihilangkan

Bagi Pak Dul, kehadiran LPMUKP dinilai tanpa cela.

“Sangat memudahkan kelompok. Hanya saja, ke depannya, biaya administrasi saat akad kredit di bank agar bisa diringankan atau malah dihilangkan. Jujur saja, meski dibagi lima peminjam, administrasi sampai Rp 2 juta lebih itu masih memberatkan. Beda dengan KUR hanya dikenakan biaya administrasi Rp 100.000.”

Selama ini, debitur LPMUKP dikenakaan admistrasi berupa biaya provisi dan jasa notaris. Biaya provisi sebesar 1% dari nilai pinjaman. Sedangkan jasa notaris sebesar Rp 1,4 juta. Biaya notaris tersebut perhitungannya sesuai jumlah sertifikat yang diagunkan ke bank. Jika lebih dari satu sertifikat maka tinggal dikalikan Rp 1,4 juta. Adapun semua biaya administrasi itu harus dibayarkan pada awal kredit dicairkan.

“Kami berlima kena (biaya administrasi) Rp 2,65 juta, rinciannya biaya provisi Rp 1,25 juta dan sisanya untuk jasa notaris Rp 1,4 juta. Jadi masing-masing peminjam dikenakan Rp 530.000,” terang Pak Dul.

Meski begitu, ia berharap ke depannya, biaya provisi itu bisa ditiadakan karena dinilai agak memberatkan pada awal pencairan kredit. Sementara itu, Ketua Kelompok Makmur Jaya, Maftuhin (55) menambahkan, baru kali ini pembiayaan kredit atas nama kelompok sangat memudahkan petambak.

“Saya pribadi pernah ditawari kredit Rp 250 juta dari Bank Mandiri, tapi harus ada kelayakan usaha lainnya selain budidaya tambak, seperti toko. Kalau tambak mereka tidak mau,” kata pria yang akrab disapa Tuhin ini.

Tuhin menjelaskan, proses pengusulan hingga pencairan pinjaman ke bank melalui LPMUKP ini sekitar satu bulan. Semua proses kredit atas nama kelompok, dengan persetujuan ketua dan bendahara. Sedangkan untuk menempatkan pencairan dana maupun membayar angsuran kredit yang dipakai adalah rekening kelompok.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Tuhin menerapkan aturan. Ia meminta semua anggota yang mengajukan pinjaman harus menyerahkan sertifikat tambak. Semula lima sertifikat tambak itu dianalisa oleh fasilitator LPMUKP.

“Dari lima sertifikat (tambak) itu yang memiliki nilai paling tinggi milik Pak Dul, ditaksir sekitar Rp 150 juta. Akhirnya hanya sertifikat tambak Pak Dul yang diserahkan sebagai agunan ke BRI, sisanya saya pegang sebagai bentuk tanggung jawab peminjam,” terangnya.

Lebih lanjut, alasan kelompok hanya menyerahkan satu sertifikat sebagai agunan selain nilainya telah melebihi nominal pengajuan pinjaman, juga supaya meminimalkan biaya notaris. Sebab biaya notaris dihitung sesuai jumlah sertifikat yang diagunkan.

“Yang memberatkan anggota memang (biaya administrasi) di awal. Selebihnya sangat memudahkan dan mendukung usaha petambak,” imbuhnya.

LPMUKP bahkan memberi keringanan bagi anggota kelompok yang terkendala mengangsur pinjaman. Mereka diperbolehkan mengangsur pokok pinjaman semampunya, asalkan komunikasi terlebih dahulu dengan fasilitator. Selain itu, kelompok bisa mendapatkan toleransi perpanjangan tempo pelunasan.

“Kebetulan pinjaman yang kami ajukan harusnya sudah lunas akhir tahun 2020. Tapi ada anggota yang gagal panen karena tambaknya terkena banjir rob, lalu kami diberi toleransi tambahan waktu enam bulan,” ungkap pria yang juga bekerja sebagai guru madrasah ini.

Selanjutnya, jika kelompok menyatakan tidak ada progres usaha maka harus membuat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Surat pernyataan itu berisi tentang kepastian kapan mereka bisa melunasi kredit. Hal itu sebagai bentuk itikad pertanggungjawaban.

Sebenarnya, pihak LPMUKP memberikan toleransi perpanjangan waktu maksimal satu tahun. Meski begitu, LPMUKP tidak serta merta memberikan persetujuan begitu saja. Setiap proses mulai akad kredit, hingga untuk apa pinjaman itu dimanfaatkan oleh petambak semuanya ada pengecekan dari pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami dua kali didatangi auditor dari KKP, ditanya ada kendala tidak. Terakhir datang, ketika kami mengajukan perpanjangan tempo pelunasan. Bagaimana pun, saya setuju model pembiayaan kredit yang diterapkan LPMUKP dibanding perbankan,” ungkap Tuhin.

Alur penyaluran dana bergulir dari LPMUKP. ( suaramerdeka.com/Hartatik)

Sulit Ajukan Klaim

Terpisah, Rofiqoh, penyuluh perikanan KKP yang bertugas di Kabupaten Demak mengatakan, persoalan petambak hingga kini masih seputar kesulitan mengakses permodalan dan kegagalan panen akibat banjir rob.

“Memang sekarang sudah ada program asuransi tambak, namun tidak mudah petambak mengajukan pencairan klaim. Misal ketika tambak mereka habis kena banjir rob,” ungkapnya.

Sebab klaim asuransi bisa diajukan sebagai kategori bencana yang diakibatkan banjir rob, bilamana terjadi rob bersamaan turun hujan dengan intensitas tinggi. Namun harus disertai data curah hujan secara resmi dari BMKG.

“Jika BMKG merilis tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi di atas curah hujan normal, maka petambak tidak bisa mengajukan klaim.”

Tidak Bankable

Hasil penelitian berjudul “Daya Saing dan Inklusivitas Lembaga Keuangan Perbankan dalam Mendorong Pengembangan UMKM  di Sektor Perikanan” yang ditulis Dr Yani Mulyaningsih, peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengungkapkan, pelaku usaha sektor perikanan mengalami kesulitan akses, bahkan tereksklusi dari sistem perbankan. Kesulitan itu dihadapi ketika ingin mengakses permodalan.

Penelitian itu menyebut bahwa pelaku usaha sektor perikanan  tidak  dianggap  bankable oleh  perbankan. Sebagai   alternatif,   mereka   mencari   pembiayaan   lain  dan umumnya nonformal dengan bunga yang lebih tinggi.

Kondisi ini tentunya tidak  menggembirakan. Untuk itulah, Yani menilai  perlu adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan, sehubungan dengan adanya kendala akses tersebut. Beberapa usaha memang telah dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan perbaikan dimensi akses dalam inklusivitas keuangan.

Sebelumnya,  pada sektor  perikanan  secara  spesifik pemerintah sudah meluncurkan program Jaring (program Jangkau, Sinergi dan Guidelines), yang berupaya untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan dari sektor jasa keuangan (bank dan industri keuangan nonbank). Program  Jaring yang  merupakan  kerja sama  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK), KKP, serta sektor  jasa  keuangan ini  diresmikan  pada  2015. Utamanya ditujukan untuk mendorong pelaku usaha sektor perikanan untuk dapat mengakses layanan keuangan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha. Namun dalam implementasinya program Jaring ini belum optimal.

Realisasi penyaluran dana bergulir dari LPMUKP. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Mulai Bidik Perorangan

Terpisah, Ika Yustina, Petugas Administrasi BRI Cabang Demak mengatakan, dalam kurun waktu 2018-2021, telah menyalurkan dana bergulir dari LPMUKP kepada 13 pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan. Rinciannya 10 kelompok dan sisanya perorangan. Adapun plafon pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai Rp 50 juta sampai Rp 750 juta. Sedangkan tempo pelunasan 2-4 tahun.

“Mulai tahun ini, ada tiga orang atas nama perorangan yang mendapat pembiayaan mikro dari LPMUKP. Kalau tahun sebelumnya penerima atas nama kelompok,” terang Ika.

Lebih lanjut, menurutnya, BRI Cabang Demak tidak punya kewenangan apa pun baik dari proses awal seleksi maupun hingga putusan kredit bergulir tersebut. Pihaknya hanya sebatas menjalankan pencairan. Semua berkas terkait persyaratan kredit diajukan calon penerima manfaat langsung ke LPMUKP melalui fasilitator.

“Dana dari pusat (LPMUKP) langsung masuk rekening tabungan kelompok atau individu penerima manfaat. BRI Demak hanya sebagai penyalur, dan kami tinggal mencairkan.”

Dikatakan, saat pencairan, penerima manfaat kredit LPMUKP ini hanya dikenakan biaya provisi 1% dari nilai pinjaman. Adapun biaya provisi ini sepenuhnya masuk ke rekening BLU LPMUKP.

Sementara itu, Direktur LPMUKP Syarif Syahrial tidak menampik bahwa usaha di sektor kelautan dan perikanan masih dipandang sebelah mata oleh perbankan. Sebab sektor usaha itu dianggap berisiko tinggi. Selain itu, masyarakat kelautan dan perikanan memiliki tingkat literasi yang rendah dalam mengakses permodalan di bank komersial. Terlebih lagi, sekitar 85 persen pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan berskala mikro dan kecil.

“Sebagai BLU, kami diminta fokus memfasilitasi permodalan pada pelaku usaha yang belum mendapatkan akses kredit komersial lainnya dari perbankan,” ujar Syarif.

Hingga kini, LPMUKP memiliki 236 titik lokasi layanan pendampingan yang tersebar di 358 kota/kabupaten se-Indonesia. Adapun usaha yang dibiayai LPMUKP meliputi usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan, usaha garam rakyat, pengolahan dan pemasar hasil perikanan, serta usaha masyarakat pesisir lainnya.

Menurut laporan yang dipublikasi oleh LPMUKP, sejak November 2017 hingga akhir Mei 2021, lebih dari 21 ribu orang telah menjadi pemanfaat dana bergulir LPMUKP. Pada periode yang sama, LPMUKP telah memberikan persetujuan dan pencairan dana bergulir hampir Rp 842 miliar.

Lebih lanjut, pihaknya tidak hanya memfasilitasi para pelaku usaha yang bergerak di sektor kelautan dan perikanan, tetapi juga melakukan pendampingan.

“Kami berharap program ini mampu mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah, terlebih bisa menanggulangi dampak pandemi Covid-19 terutama pada sektor usaha perikanan dan kelautan,” tukasnya

Liputan mendalam ini bagian dari program “Banking Journalism Academy” yang diselenggarakan AJI Indonesia.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

2.358 Peserta Tes Berebut 100 Kuota CPNS Pemkab Kebumen

Sabtu, 25 September 2021 | 15:51 WIB

Belasan Kelompok Tani di Sleman Dibantu Alsintan

Jumat, 24 September 2021 | 14:49 WIB

BIN Door to Door Vaksin Warga Temanggung

Kamis, 23 September 2021 | 20:30 WIB
X