Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng : LPMUKP Oase di Tengah Pandemi 3- Habis

- Kamis, 22 Juli 2021 | 15:01 WIB
           Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )
Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )

Hasil penelitian berjudul “Daya Saing dan Inklusivitas Lembaga Keuangan Perbankan dalam Mendorong Pengembangan UMKM  di Sektor Perikanan” yang ditulis Dr Yani Mulyaningsih, peneliti pada Pusat Penelitian Ekonomi LIPI mengungkapkan, pelaku usaha sektor perikanan mengalami kesulitan akses, bahkan tereksklusi dari sistem perbankan. Kesulitan itu dihadapi ketika ingin mengakses permodalan.

Penelitian itu menyebut bahwa pelaku usaha sektor perikanan  tidak  dianggap  bankable oleh  perbankan. Sebagai   alternatif,   mereka   mencari   pembiayaan   lain  dan umumnya nonformal dengan bunga yang lebih tinggi.

Kondisi ini tentunya tidak  menggembirakan. Untuk itulah, Yani menilai  perlu adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan, sehubungan dengan adanya kendala akses tersebut. Beberapa usaha memang telah dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan perbaikan dimensi akses dalam inklusivitas keuangan.

Sebelumnya,  pada sektor  perikanan  secara  spesifik pemerintah sudah meluncurkan program Jaring (program Jangkau, Sinergi dan Guidelines), yang berupaya untuk meningkatkan akselerasi pembiayaan dari sektor jasa keuangan (bank dan industri keuangan nonbank). Program  Jaring yang  merupakan  kerja sama  antara  Otoritas  Jasa  Keuangan (OJK), KKP, serta sektor  jasa  keuangan ini  diresmikan  pada  2015. Utamanya ditujukan untuk mendorong pelaku usaha sektor perikanan untuk dapat mengakses layanan keuangan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha. Namun dalam implementasinya program Jaring ini belum optimal.

Realisasi penyaluran dana bergulir dari LPMUKP. (suaramerdeka.com/Hartatik)

Mulai Bidik Perorangan

Terpisah, Ika Yustina, Petugas Administrasi BRI Cabang Demak mengatakan, dalam kurun waktu 2018-2021, telah menyalurkan dana bergulir dari LPMUKP kepada 13 pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan. Rinciannya 10 kelompok dan sisanya perorangan. Adapun plafon pinjaman yang disalurkan bervariasi, mulai Rp 50 juta sampai Rp 750 juta. Sedangkan tempo pelunasan 2-4 tahun.

“Mulai tahun ini, ada tiga orang atas nama perorangan yang mendapat pembiayaan mikro dari LPMUKP. Kalau tahun sebelumnya penerima atas nama kelompok,” terang Ika.

Lebih lanjut, menurutnya, BRI Cabang Demak tidak punya kewenangan apa pun baik dari proses awal seleksi maupun hingga putusan kredit bergulir tersebut. Pihaknya hanya sebatas menjalankan pencairan. Semua berkas terkait persyaratan kredit diajukan calon penerima manfaat langsung ke LPMUKP melalui fasilitator.

“Dana dari pusat (LPMUKP) langsung masuk rekening tabungan kelompok atau individu penerima manfaat. BRI Demak hanya sebagai penyalur, dan kami tinggal mencairkan.”

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

2.358 Peserta Tes Berebut 100 Kuota CPNS Pemkab Kebumen

Sabtu, 25 September 2021 | 15:51 WIB

Belasan Kelompok Tani di Sleman Dibantu Alsintan

Jumat, 24 September 2021 | 14:49 WIB

BIN Door to Door Vaksin Warga Temanggung

Kamis, 23 September 2021 | 20:30 WIB
X