Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng : LPMUKP Oase di Tengah Pandemi 3- Habis

- Kamis, 22 Juli 2021 | 15:01 WIB
           Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )
Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )

Selanjutnya, jika kelompok menyatakan tidak ada progres usaha maka harus membuat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai. Surat pernyataan itu berisi tentang kepastian kapan mereka bisa melunasi kredit. Hal itu sebagai bentuk itikad pertanggungjawaban.

Sebenarnya, pihak LPMUKP memberikan toleransi perpanjangan waktu maksimal satu tahun. Meski begitu, LPMUKP tidak serta merta memberikan persetujuan begitu saja. Setiap proses mulai akad kredit, hingga untuk apa pinjaman itu dimanfaatkan oleh petambak semuanya ada pengecekan dari pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Kami dua kali didatangi auditor dari KKP, ditanya ada kendala tidak. Terakhir datang, ketika kami mengajukan perpanjangan tempo pelunasan. Bagaimana pun, saya setuju model pembiayaan kredit yang diterapkan LPMUKP dibanding perbankan,” ungkap Tuhin.

Alur penyaluran dana bergulir dari LPMUKP. ( suaramerdeka.com/Hartatik)

Sulit Ajukan Klaim

Terpisah, Rofiqoh, penyuluh perikanan KKP yang bertugas di Kabupaten Demak mengatakan, persoalan petambak hingga kini masih seputar kesulitan mengakses permodalan dan kegagalan panen akibat banjir rob.

“Memang sekarang sudah ada program asuransi tambak, namun tidak mudah petambak mengajukan pencairan klaim. Misal ketika tambak mereka habis kena banjir rob,” ungkapnya.

Sebab klaim asuransi bisa diajukan sebagai kategori bencana yang diakibatkan banjir rob, bilamana terjadi rob bersamaan turun hujan dengan intensitas tinggi. Namun harus disertai data curah hujan secara resmi dari BMKG.

“Jika BMKG merilis tidak terjadi hujan dengan intensitas tinggi di atas curah hujan normal, maka petambak tidak bisa mengajukan klaim.”

Tidak Bankable

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kesongo Kembali Semburkan Lumpur, Warga Berhamburan

Selasa, 28 September 2021 | 12:30 WIB

Angka Stunting Tinggi, Pemerintah Libatkan Mahasiswa

Senin, 27 September 2021 | 19:18 WIB

Hujan Deras, Rumah Rusak Diterjang Longsor

Senin, 27 September 2021 | 15:40 WIB

2.302 Peserta Ikuti SKD CASN Pemkot Magelang

Senin, 27 September 2021 | 15:12 WIB
X