Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng : LPMUKP Oase di Tengah Pandemi 3- Habis

- Kamis, 22 Juli 2021 | 15:01 WIB
           Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )
Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )

“Kami berlima kena (biaya administrasi) Rp 2,65 juta, rinciannya biaya provisi Rp 1,25 juta dan sisanya untuk jasa notaris Rp 1,4 juta. Jadi masing-masing peminjam dikenakan Rp 530.000,” terang Pak Dul.

Meski begitu, ia berharap ke depannya, biaya provisi itu bisa ditiadakan karena dinilai agak memberatkan pada awal pencairan kredit. Sementara itu, Ketua Kelompok Makmur Jaya, Maftuhin (55) menambahkan, baru kali ini pembiayaan kredit atas nama kelompok sangat memudahkan petambak.

“Saya pribadi pernah ditawari kredit Rp 250 juta dari Bank Mandiri, tapi harus ada kelayakan usaha lainnya selain budidaya tambak, seperti toko. Kalau tambak mereka tidak mau,” kata pria yang akrab disapa Tuhin ini.

Tuhin menjelaskan, proses pengusulan hingga pencairan pinjaman ke bank melalui LPMUKP ini sekitar satu bulan. Semua proses kredit atas nama kelompok, dengan persetujuan ketua dan bendahara. Sedangkan untuk menempatkan pencairan dana maupun membayar angsuran kredit yang dipakai adalah rekening kelompok.

Sebagai bentuk tanggung jawab, Tuhin menerapkan aturan. Ia meminta semua anggota yang mengajukan pinjaman harus menyerahkan sertifikat tambak. Semula lima sertifikat tambak itu dianalisa oleh fasilitator LPMUKP.

“Dari lima sertifikat (tambak) itu yang memiliki nilai paling tinggi milik Pak Dul, ditaksir sekitar Rp 150 juta. Akhirnya hanya sertifikat tambak Pak Dul yang diserahkan sebagai agunan ke BRI, sisanya saya pegang sebagai bentuk tanggung jawab peminjam,” terangnya.

Lebih lanjut, alasan kelompok hanya menyerahkan satu sertifikat sebagai agunan selain nilainya telah melebihi nominal pengajuan pinjaman, juga supaya meminimalkan biaya notaris. Sebab biaya notaris dihitung sesuai jumlah sertifikat yang diagunkan.

“Yang memberatkan anggota memang (biaya administrasi) di awal. Selebihnya sangat memudahkan dan mendukung usaha petambak,” imbuhnya.

LPMUKP bahkan memberi keringanan bagi anggota kelompok yang terkendala mengangsur pinjaman. Mereka diperbolehkan mengangsur pokok pinjaman semampunya, asalkan komunikasi terlebih dahulu dengan fasilitator. Selain itu, kelompok bisa mendapatkan toleransi perpanjangan tempo pelunasan.

“Kebetulan pinjaman yang kami ajukan harusnya sudah lunas akhir tahun 2020. Tapi ada anggota yang gagal panen karena tambaknya terkena banjir rob, lalu kami diberi toleransi tambahan waktu enam bulan,” ungkap pria yang juga bekerja sebagai guru madrasah ini.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sapi Milik Peternak Miskin Dibantu Pakan Konsentrat

Minggu, 26 September 2021 | 20:04 WIB

Klinik Bima Husada, Gratis Bagi Warga Tak Mampu

Minggu, 26 September 2021 | 19:04 WIB

Prospek Budi Daya Tanaman Porang di Magelang Terbuka

Minggu, 26 September 2021 | 13:26 WIB

2.358 Peserta Tes Berebut 100 Kuota CPNS Pemkab Kebumen

Sabtu, 25 September 2021 | 15:51 WIB

Belasan Kelompok Tani di Sleman Dibantu Alsintan

Jumat, 24 September 2021 | 14:49 WIB
X