Ketika Nasib Pembudidaya Tak Semujur Pengusaha Oleh-oleh Bandeng : LPMUKP Oase di Tengah Pandemi 3- Habis

- Kamis, 22 Juli 2021 | 15:01 WIB
           Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )
Salah seorang anggota Kelompok Makmur Jaya menyebar probiotik sebagai pupuk pada tambak saat mengikuti sekolah lapang yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Demak, belum lama ini. (suaramerdeka.com/Hartatik )

Kelompok cukup membuat proposal pinjaman sesuai format yang diberikan fasilitator pendamping. Saat itu, Kelompok Makmur Jaya mengajukan pinjaman sebesar Rp 125 juta, dengan tempo pelunasan selama dua tahun. Pinjaman sebesar itu sesuai pengajuan dari lima orang anggota kelompok, termasuk Pak Dul serta dua orang anaknya, Rizal (35) dan Amin (32).

“Saya pinjam Rp 25 juta untuk melunasi hutang ke teman. Kalau dua orang anak saya pinjam untuk membesarkan usaha tambak yang sempat porak poranda karena diterjang banjir rob,” ungkapnya.

Dengan pinjaman sebesar Rp 125 juta itu, bunga yang harus dibayarkan lima orang anggota tiap bulannya sebesar Rp 312.000, atau setiap orang hanya dikenakan bunga Rp 60 ribuan/bulan. Sedangkan angsuran pinjaman dibayarkan setiap enam bulan sekali sebesar Rp 6 jutaan/orang.

“Baik bunga maupun angsuran pinjaman sangat terjangkau. Bahkan jika belum mampu membayar angsuran pinjaman, kami tinggal menghubungi fasilitator pendamping sehingga kami hanya diharuskan membayar bunga tiap bulan,” jelas Pak Dul.

Penyuluh kelautan dan perikanan Kabupaten Demak meninjau tambak milik Abdul Hadi, anggota Kelompok Makmur Jaya di Desa Purworejo Kecamatan Bonang, yang dibiarkan kosong lantaran harga benih bandeng langka dan mahal, baru-baru ini. (suaramerdeka.com/Hartatik)

 

Minta Provisi Dihilangkan

Bagi Pak Dul, kehadiran LPMUKP dinilai tanpa cela.

“Sangat memudahkan kelompok. Hanya saja, ke depannya, biaya administrasi saat akad kredit di bank agar bisa diringankan atau malah dihilangkan. Jujur saja, meski dibagi lima peminjam, administrasi sampai Rp 2 juta lebih itu masih memberatkan. Beda dengan KUR hanya dikenakan biaya administrasi Rp 100.000.”

Selama ini, debitur LPMUKP dikenakaan admistrasi berupa biaya provisi dan jasa notaris. Biaya provisi sebesar 1% dari nilai pinjaman. Sedangkan jasa notaris sebesar Rp 1,4 juta. Biaya notaris tersebut perhitungannya sesuai jumlah sertifikat yang diagunkan ke bank. Jika lebih dari satu sertifikat maka tinggal dikalikan Rp 1,4 juta. Adapun semua biaya administrasi itu harus dibayarkan pada awal kredit dicairkan.

Halaman:

Editor: Edyna Ratna Nurmaya

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kesongo Kembali Semburkan Lumpur, Warga Berhamburan

Selasa, 28 September 2021 | 12:30 WIB

Angka Stunting Tinggi, Pemerintah Libatkan Mahasiswa

Senin, 27 September 2021 | 19:18 WIB

Hujan Deras, Rumah Rusak Diterjang Longsor

Senin, 27 September 2021 | 15:40 WIB

2.302 Peserta Ikuti SKD CASN Pemkot Magelang

Senin, 27 September 2021 | 15:12 WIB
X